Kejati Didesak Usut Dana PKK Hingga Pembangunan Jembatan Ketahun IV

Hukum  RABU, 18 MARET 2020 , 21:28:00 WIB | LAPORAN: AJI FAISAL

Kejati Didesak Usut Dana PKK Hingga Pembangunan Jembatan Ketahun IV

Tampak perwakilan Komunikasi diterima perwakilan Kejati Bengkulu/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi) Provinsi Bengkulu mencurigai adanya indikasi kerugian negara pada pengelolaan dana PKK hingga pembangunan Jembatan Ketahun IV di Kabupaten Lebong.

Dalam keterangannya, mereka menuntut penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu agar mengusut tuntas adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana PKK Kabupaten Lebong dari tahun 2016 hingga 2019 silam.

Sayangnya, aksi yang sebelumnya telah diagendakan akan berlangsung hari ini, Rabu (18/03) di depan Kantor Kejati Bengkulu harus dibatalkan lantaran tengah merebaknya wabah Virus Corona.

Namun demikian, empat orang perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunikasi ini tetap dipersilahkan masuk untuk menemui penyidik.

Keempat orang yang menemui penyidik yaitu Deno Andeska Merlandone, Luce, Rozi Antoni dan Ishak Burmansyah, yang disambut langsung Kasi Penkum Kejati, Martin Luther dan Kasi Penyidikan Aspidsus Kejati, Danang.

Selain mendesak penyidik mengusut dugaan korupsi dana PKK, mereka juga meminta Kejaksaan segera menetapkan dan menahan seluruh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jaringan irigasi Air Cendam Bawah, Desa Sukabumi Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

"Segera tahan dan tetapkan tersangka kasus ini," ungkapnya dalam surat pemberitahuan aksi yang diajukan oleh LSM ini.

Sementara itu Kasi Penyidikan Aspidsus, Danang menengaskan, kasus jaringan irigasi Air Cendam ini tidak pernah terhenti, bahkan statusnya sudah masuk tahap penyidikan.

"Terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Air Candam Bawah Ds. Suka Bumi Kabupaten Lebong T.A 2018 pada prinsipnya kasus tersebut bukan hilang atau terhenti, penanganan perkaranya sudah masuk tahap Penyidikan dari bulan November 2019 dan langkah yang diambil salah satunya dengan bentuk mengambil keterangan dari pihak Inspektorat Kabupaten Lebong dan berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)," tegasnya.

Untuk diketahui bahwa LSM Komunikasi ini membawa 4 tuntutan yang disampaikan kepada penyidik Kejati. Keempat tuntutan tersebut diantaranya :

1. Meminta Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk segera menetapkan dan menahan seluruh tersangka kasus dugaan tindak pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Air Candam Bawah Desa. Suka Bumi Kabupaten Lebong T.A 2018.

2. Meminta Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar mengusut tuntas adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana PKK Kabupaten Lebong dari tahun 2016-2019.

3. Meminta Kejaksaan Tinggi Bengkulu segera mengusut tuntas adanya indikasi kerugian Negara dalam paket proyek Pembangunan Jembatan Ketahun IV di Desa Muning Agung Kab. Lebong sebagaimana tertera dalam LHP BPK T.A 2017.

4. Meminta Kejaksaan Tinggi Bengkulu segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Perbaikan Darurat Sarana dan Prasarana Vital Air Karat di BPBD Kab. Lebong T.A 2017. [ogi]

Komentar Pembaca
Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00

Petugas Di Garda Terdepan Antisipasi Covid-19

Petugas Di Garda Terdepan Antisipasi Covid-19

KAMIS, 26 MARET 2020 , 17:46:00