Kades Tidak Bisa Asal Tunjuk Dan Berhentikan Perangkat Desa

Masa Tugas Perangkat Desa Sampai 60 Tahun

Daerah  SENIN, 02 MARET 2020 , 17:56:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Kades Tidak Bisa Asal Tunjuk Dan Berhentikan Perangkat Desa

Pilkades serentak gelombang III 20 Februari lalu di Rejang Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengingatkan kepada para kepala desa (Kades) yang terpilih dalam pemilihan Kades (Pilkades) 20 Februari kemarin agar tidak semena-mena dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa.
Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai melalui Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa Bobby Harpa Santana mengatakan, dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

"Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada mekanismenya, tidak serta merta ditunjuk oleh Kades, pengangkatan perangkat desa harus melalui penjaringan," kata Bobby dikonfirmasi RMOLBengkulu, Senin (2/3).

Dia menjelaskan, dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang struktur tata kelola pemerintah desa dan Perbup Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengangkat desa, serta diatur dalam SK Bupati tentang teknis pelaksanaan penjaringan.

Dalam aturan tersebut, pengangkatan perangkat desa harus melalui proses penjaringan, sehingga perangkat desa yang diangkat merupakan hasil seleksi tim evaluasi diluar pemerintah desa.

Sedangkan pemberhentian perangkat desa sendiri juga harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, dimana perangkat desa tidak bisa diberhentikan jika tidak ada permasalahan atau mengundurkan diri.

"Masa tugas perangkat desa itu sampai 60 tahun, jadi tidak bisa diberhentikan tanpa sebab, perangkat desa baru bisa diberhentikan jika ada faktor yang jelas, seperti jika bermasalah atau mengundurkan diri, bisa dibilang perangkat desa ini sama halnya dengan PNS," bebernya.

Adapun struktur perangkat desa tersebut yakni unsur sekretariat, meliputi sekretaris desa, Kepala Urusan (Kaur) perencanaan, serta Kaur tata usaha dan keuangan, kemudian unsur pelaksana kegiatan meliputi Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan umum, dan unsur kewilayahan yakni kepala dusun atau Kadus.

"Kami menghimbau kepada seluruh kepala desa agar mempedomani aturan yang ada dalam melakukan pengangkatan atau pemberhentian pernagkat desa, karena semua sudah ada patung hukumnya," himbaunya. [ogi]


Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00