Tuntutan Kompensasi Tanam Tumbuh Lahan Ke BTL Terganjal Status TNKS

Daerah  SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 19:35:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Tuntutan Kompensasi Tanam Tumbuh Lahan Ke BTL Terganjal Status TNKS

Pertemuan antara warga dan Balai TNKS Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh lahan warga kepada PT Bangun Tirta Lestari ( BTL) terkait pembangunan PLTA Air Putih di Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, bakal terganjal status kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Hal itu terungkap usai perwakilan warga diundang oleh Balai TNKS wilayah Lebong, di Kantornya, Selasa (11/2) siang.

Persoalan ini berawal saat lahan seluas 2 hektare milik warga Talang Bunut, Kecamatan Amen, Rahman Ahmadi, diklaim terendam air seluas 1,5 hektare yang diduga akibat kehadiran perusahaan energi tersebut.

"Kita ingin ganti rugi tanam tumbuh lahan saya sekitar 1,5 hektare," ujarnya, Selasa (11/2) siang di Kantor Balai TNKS Wilayah Lebong.

Sementara itu, Kepala Resor TNKS Wilayah Lebong, Kusnan didampingi Anggota Polhut Resort Lebong, Sirman menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang PT BTL terlebih dahulu, kemudian disusul perwakilan warga.

Sebab, menurutnya satu titik lahan seluas 2 hektare itu masuk ke dalam kawasan TNKS. Itupun berdasarkan Peta Tata Batas atau Peta Kerja TNKS tahun 1992.

"Sempat kita tegur pada tahun 2013 lalu. Bukan hanya tahun 2013, tapi memang rutin beberapa kali kita tegur tapi lahan itu tetap digarap padahal masuk dalam kawasan TNKS," katanya.

Untuk lahan yang digarap warga lain, lanjutnya, akan ditelusuri pihaknya apakah memang masuk ke dalam TNKS apa justru sebaliknya.

Seperti lahan milik warga Desa Kampung Dalam Kecamatan Lebong Utara, Adnan, seluas 2 hektare diklaim belum berdampak namun berpotensi tenggelam dan hilang jika bendungan PLTA itu beroperasi.

Namun, dipastikannya jika ada dokumen kepemilikan lahan tersebut, pihak Balai TNKS wilayah Lebong memastikan tidak pernah dilibatkan terkait perubahan status lahan.

"Untuk sementara ini dari keterangan pak Adnan, lahan itu di luar kawasan TNKS. Tapi, nanti kita telusuri bersama apakah lahan ini masuk ke dalam TNKS atau tidak," ucapnya.

Dia menuturkan, pada prinsipnya pihak Balai TNKS hanya sebatas mediasi. Apalagi, lahan yang diklaim tersebut masuk ke dalam kawasan TNKS dan bisa dipersoal di kemudian hari.

Bahkan, larangan penggarapan lahan itu berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan.

"Pada intinya, kedua belah pihak telah kami undang satu persatu. Nanti kemungkinan akan ada pertemuan lagi yang menghadirkan kedua belah pihak," ucapnya.

Terpisah, Kepala Humas PT BTL, Diego Wirawan mengakui, terkait tuntutan warga untuk meminta kompensasi tanam tumbuh tidak berdasar.

Apalagi, versi Diego, kompensasi PT BTL belum bisa diproses lantaran diklaim pihak TNKS masuk dalam kawasan pihaknya.

"Kalau kami asal bayar, nanti bisa jadi masalah. Dikarenakan hak kepemilikan atas lahan tersebut sebagai dasar pembayaran kompensasi," tuturnya. [tmc]

Tonton Videonya



Komentar Pembaca
Viral!! Aksi Menunggang Sapi Raksasa di Boyolali
Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

JUM'AT, 10 JULI 2020 , 21:30:00

New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

MINGGU, 05 JULI 2020 , 02:30:19

Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00