Sekda Benarkan Larangan ASN Masuk KONI, Tapi...

Daerah  KAMIS, 30 JANUARI 2020 , 07:09:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Sekda Benarkan Larangan ASN Masuk KONI, Tapi...

Mustarani di ruang kerjanya, kemarin (29/1)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Sekda Kabupaten Lebong, Mustarani angkat bicara terkait pernyataan Wakil Ketua II KONI Provinsi Bengkulu, Sanuludin yang menyebutkan sekda telah memberi izin jajarannya untuk masuk ke dalam KONI Lebong.

Dia tidak menampik laporan mengenai pasal per pasal tidak diperbolehkan ASN yang menduduki jabatan masuk dalam kepengurusan KONI.

"Memang benar aturan larangan itu, tapi tidak mungkin kita biarkan olahraga di Lebong terbengkalai," ujarnya, Rabu (29/1) di ruang kerjanya.

Dia menuturkan, dirinya akan meminta ASN di lingkup Pemkab Lebong untuk tidak masuk dalam pengurusan KONI apabila memang ada tokoh di Lebong bersedia menjadi Ketua KONI Lebong.

"Kalau posisi sekarang mau di SK Kan ada orang lain yang maju, saya silahkan. Saya akan tarik staf saya dari KONI, tapi dengan catatan ada orang lain penggantinya," sambungnya.

Dia mengutarakan, akan mempelajari larangan ASN. Mengingat dana hibah yang digelontorkan pada tahun anggaran 2020 ini untuk bidang olahraga mencapai ratusan juta, itupun akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Hibah tahun ini memang ada di bidang olahraga, bisa digunakan untuk kegiatan tahun 2020," tuturnya.

Terpisah, Mantan Ketua KONI Lebong, Mahmud Siam tidak menepis alasan dirinya mundur dari jabatan Ketua KONI Lebong, pada tahun 2019 adalah sebagai tindaklanjut Surat Edaran Kemenpora tertanggal 25 Juli 2016 dengan nomor 2145/SET/VII/2015 terkait Penyampaian Surat Mendagri.

"Aku mundur dari DPPKAD Agustus 2016. Artinya sejak 2016 saya tidak rangkap jabatan. Hanya ketua koni saja," singkatnya.

Untuk diketahui, larangan itu tertuang dalam Pasal 40 undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian, Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, di mana bunyinya pengurus KONI, KONI Provinsi, dan KONI kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Lalu, pengurus sebagaimana dimaksud dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dan Militer dalam rangka memimpin suatu organisasi negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen.

Selain itu, larangan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang Rangkap Jabatan, yang menyatakan bahwa "Melarang Kepala Daerah, Pejabat Publik, termasuk Wakil Rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI, dan Pengurus Induk Olahraga.

Lalu, Surat Edaran KPK No: B-903/0115/2011, tanggal 4 April 2011, tentang Hasil Kajian KPK yang mengungkapkan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konfik kepentingan; Hasil yudisial review dari Mahkamah Konstitusi (MK) No: 27/PUU-V/2007 terhadap Uji Materi Pasal 40 UU No:3/2005 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No: 16/2007. Hasilnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak. [tmc]





Komentar Pembaca
Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00