2020, BPD Ditetapkan Melalui Musyawarah Mufakat

Daerah  SELASA, 31 DESEMBER 2019 , 07:36:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

2020, BPD Ditetapkan Melalui Musyawarah Mufakat

Reko Haryanto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Menyusul terbitnya Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saat ini desa-desa yang di Kabupaten Lebong masa kepengurusan BPD-nya habis di tahun 2020 bakal menggelar pemilihan BPD baru.

Dalam proses pemilihannya, akan ditentukan melalui mekanisme pemilihan anggota BPD keterwakilan tokoh masyarakat dengan mekanisme musyawarah mufakat.

Demikian disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto.

"Proses musyawarah mufakat dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah ini juga tidak memerlukan waktu yang banyak juga biaya yang besar, sehingga kita nilai lebih efektif," katanya, Senin (30/12).

Lebih jauh, sistem itu karena teknis pengisian dengan pemilihan rentan memicu konflik dan berbiaya tinggi. Pertimbangan lainnya, selama ini penghargaan bagi BPD masih sangat minim, sehingga kalau menggunakan sistem pemilihan hanya akan memberikan imbal balik yang kecil.

"Dasarnya adalah Pemendagri. Oleh karenanya, dilakukan dengan musyawarah mufakat," sambungnya.

Ia berharap, BPD permusyawaratan bukan lagi perwakilan. Ke depan, BPD diminta tidak hanya menjadi pendukung kebijakan desa, fungsi independensinya sekaligus menjadi organ yang mengontrol kinerja pemdes.

"Dalam musyawarah mufakat, keterwakilan tokoh masyarakat ini hadir minimal 5 orang, dan maksimal 9 orang,"  demikian Reko. [tmc]



Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00