Penyerapan Di Deadline, OPD Jangan Terlambat Pengajuan

Daerah  SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 07:38:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Penyerapan Di Deadline, OPD Jangan Terlambat Pengajuan

Rafinala/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong mulai ketat, dan tidak bakal diberikan toleransi waktu.

Menyusul, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, mengingatkan seluruh OPD setempat untuk tidak terlambat dalam menyampaikan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan pengambilan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Lebong, Rafinala mengungkapkan, sebagaimana instruksi Bupati Lebong Nomor 1414 tahun 2019 tentang Langkah-Langkah Strategis Sebagai Persiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (TA) 2019.

"Ini disampaikan supaya jangan sampai terlambat menyampaikan SPM ke bidang pembendaharaan. Karena kalau lewat batas waktunya yang ditentukan SPM akan ditolak dan tidak akan diproses untuk tertib administrasi," kata Rafi sapaan akrabnya, Sabtu (9/11) kemarin.

Dia menjelaskan, batas akhir usulan penerbitan SPD di loket BKD Lebong paling lambat pada tanggal 15 November mendatang. Sedangkan, SPD LS dan GU Nihil diterima paling telat pada tanggal 20 Desember mendatang.

Kemudian, untuk SP2D TU khusus KPA pada tanggal 2 November, dan SP2D GU pada tanggal 20 November. Lalu, untuk SP2D TU Nihil pada tanggal 2 Desember, SP2D GU Nihil pada tanggal 21 Desember, dan SP2D LS terakhir pada tanggal 26 Desember mendatang.

"Jadi, sudah kita disebarkan batas akhir pencairan saat hari kerja untuk semua OPD. Mulai dari  pengajuan SPD, SP2D, pembayaran LS3, dan rekonsiliasi data keuangan OPD," ungkap Rafi.

Ia menyebut bahwa ketentuan ini sesuai dengan surat edaran yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, dan sesuai dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Masih kata Rafi, untuk usulan penerbitan semua SPD dan SP2D yang terakhir untuk anggaran tahun 2019 ini harus disampaikan ke bendahara pengeluaran atau kepala bidang pembendaharaan BKD.

Selain itu, lanjutnya, untuk SPM-LS fisik non fisik DAK selambat-lambatnya tanggal 17 Desember, dan untuk SPM-LS DAK pada tanggal 21 Desember dan untuk SPM-LS Dana Desa yaitu pada tanggal 26 November.

"Pembayaran LSK kegiatan fisik akan dilakukan kebijakan tunda bayar, yaitu akan dibayar 50 persen hingga 70 persen sesuai dengan kondisi keuangan daerah," terang Rafi.

Namun demikian, ia menuturkan bahwa pekerjaan fisik harus tetap selesai 100 persen, dan akan turut juga akan dibayar 100 persen apabila anggaran masih tersedia di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan tanggal 20 Desember masih tersedia.

"Apabila sampai dengan tanggal 20 Desember tidak tersedia, maka sisanya akan menjadi utang jangka pendek Pemkab pada tahun 2020," sambung dia.

Sementara itu, ia mengatakan untuk semua proses ini, untuk pengambilan SP2D dilaksanakan pada hari kerja selambat-lambatnya satu hari setelah diterbitkannya SP2D tersebut.

"Untuk semua hal tersebut, sejauh ini memang tidak ada yang pernah terlambat. Namun ini adalah upaya kita untuk mengingatkan kembali agar tidak terjadi keterlambatan untuk semua proses pencairannya," demikian Rafinala. [tmc]



Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00