PIK PPD Bengkulu Kecam Pembatalan Kelulusan CPNS Romi Karena Disabilitas

Nusantara  JUM'AT, 02 AGUSTUS 2019 , 08:21:00 WIB | LAPORAN: AAN SUGIMAN

PIK PPD Bengkulu Kecam Pembatalan Kelulusan CPNS Romi Karena Disabilitas

PIK-PPD Bengkulu/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK PPD) Provinsi Bengkulu, merespons polemik dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dibatalkan CPNS-nya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Mereka menilai keputusan tersebut ada sebuah tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal itu dipertegas saat jumpa pers di Sekretariat PIK PPD Provinsi Bengkulu, Kamis (1/8) kemarin.

Diketahui, Romi telah mengabdi di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015. Romi mulai mengabdi di Puskesmas Talunan yang merupakan daerah terpencil sebagai pegawai tidak tetap (PTT).

Saat mengikuti seleksi CPNS pada 2018 lalu ia berhasil lulus dengan ranking satu dari semua peserta, namun naas bagi Romi karena kelulusannya dibatalkan sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Romi mengalami disabilitas. Dimana tahun 2016 seusai melahirkan, diketahui Romi mengalami lemah tungkai kaki.

"Tindakan pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas " ujar Ketua Harian PIK PPD Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty, kemarin (1/8) siang.

Lanjutnya, tindakan diskrimatif dalam pembatalan kelulusan dokter gigi Romi juga dipengaruhi oleh sistem penerimaan CPNS yang saat ini di berlakukan.

"Harusnya, hal ini ditegaskan sejak pemberkasan pendaftaran. Tapi ini malah dilakukan ketika Dokter Gigi Romi ditahap akhir dan dibatalkan lulus karena penyandang disabilitas lumpuh," katanya.

Dia menambahkan, harusnya ada pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses seleksi CPNS. Terutama dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, bagi peserta CPNS penyandang disabilitas.

"Pembatalan akan mengurangi jumlah penyandang disabilitas yang memiliki potensi dan kapasitas untuk bekerja sebagai PNS," tutupnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pihaknya selaku Pokja implementasi UU penyandang disabilitas mendesak agar :

1. Pemerintah Daerah Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk mencabut pembatalan kelulusan CPNS atas nama Romi Syofpa Ismael dalam waktu sebelum 2 Agustus 2019.

2. Pemerintah menghapus kelompok formasi penyandang disabilitas dalam proses CPNS, khususnya yang dilaksanakan pada 2019 dan seterusnya.

3. Pemerintah menghapus syarat sehat jasmani dan rohani sebagai dasar seleksi bagi CPNS, serta tidak kategorikan disabilitas sebagai penyakit sehingga dianggap tidak sehat jasmani dan rohani.

4. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengikuti CPNS dimanapun dan formasi apapun,  sehingga tidak lagi kementerian/lembaga organisasi pemerintah daerah yang menolak mempekerjakan seseorang dengan alasan disabilitas. [tmc]




                   


Komentar Pembaca