Pendamping Desa Diduga Double Job, Proyek APBD Rp 3 Miliar Disoal

Daerah  SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 16:14:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Pendamping Desa Diduga Double Job, Proyek APBD Rp 3 Miliar Disoal

Dhendi Novianto

RMOLBengkulu. Proses lelang kegiatan peningkatan ruas jalan Danau Mas Harun Bastari (DMHB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Rejang Lebong dan ditampilkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) terdapat kejanggalan.

Kegiatan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp. 3 miliar yang bersumber dari APBD 2018 itu dimenangkan oleh PT. Bumi Putri Silampari, hanya saja berdasarkan berkas kelengkapannya diketahui, pada item Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) perusahaan tersebut diduga milik tenaga Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDIT).

"Kami menilai ada kejanggalan dalam pemenangan lelang proyek tersebut, terutama pada SKA, dimana yang bersangkutan merupakan tenaga PDTI Kemendes," ujar Wakil Direktur CV. Veri, Indrya Hermansyah, salah satu peserta lelang kepada RMOLBengkulu, Selasa (18/9).

Sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), tenaga pendamping desa maupun pendamping lokal disampaikan dia, tidak boleh rangkap jabatan atau Double Job, apalagi terlibat langsung dalam proyek kegiatan yang bersumber dari APBD.

Atas permasalahan tersebut, pihaknya telah melayangkan surat ke dinas/ instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.

"Hari Senin kemarin (17/9) kami telah melayangkan surat mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, APIP Rejang Lebong, Polres, Kejaksaan, Dinas PMD dan juga Koordinator Tenaga Ahli P3MD untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.

Sementara itu Kasubag Administrasi dan Operasional, Dinas Pekerjaan Umum Rejang Lebong yang juga Ketua Pokja Lelang, Dhendi Novianto saat dikonfirmasi mengungkapkan, terkait permasalahan SKA milik tenaga pendamping desa itu bukan kewenangnnya, dimana pihaknya hanya meneliti kelengkapan berkas lelang.

"Itu bukan ranah ULP, selagi berkas nya lengkap dan yang bersangkutan (pemilik SKA,red) dihadirkan dalam verifikasi kualifikasi ya kami proses," kata Dhendi.

Yang menentukan lolos atau tidaknya SKA itu diungkapkan dia yakni kewenangan Lembaga Profesi Jasa Kontruksi (LKJK), sehingga SKA yang dinyatakan lolos oleh LKJK maka akan di proses pihaknya.

"Dalam proses lelang juga kami berpedoman pada Permen PU Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi," bebernya.

Ditambahkan dia, PT. Bumi Putri Silampari statusnya baru calon pemenang, dimana saat ini proses lelang tersebut masih dalam masa sanggahan hingga tanggal 20 September mendatang, kemudian selanjutnya penyampaian jawaban baru kemudian yang menetapkan pemenang lelang. [nat]




Komentar Pembaca
Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00