Soal Kerugian Negara Rp 17,1 M, Inspektorat: Kita Sudah Surati

Daerah  KAMIS, 09 JUNI 2016 , 21:52:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

RMOL. Dalam rapat diruang Bupati Kabupaten Lebong beberpa waktu lalu, diketahui sebanyak Rp23,7 miliar total TGR (Tuntutan Ganti Rugi) kerugian negara/daerah sejak tahun 2006–2014. Dan sekitar Rp6,6 miliar TGR sudah ditagih. Sementara, Rp17,1 miliar sisa TGR belum dikembalikan.

Menanggapi hal itu, Plt. Inspektur Inspetorat, Kab Lebong, M. Ronaldi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis, (09/6/2016),  membenarkan total TGR tersebut. Ia menghimbau kepada seluruh yang terkena TGR agar segera membayar kerugian negara/daerah tersebut, walaupun hanya membayar bertahap maupun memberikan jaminan. 

Soal kapan sidang Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Ronaldi mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan waktu dan pihak yang terkena TGR harus segera mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Kami Himbau kepada seluruh pihak yang terkena TGR untuk segera melunasi TGRnya. Saat ini waktu sudah diberikan mungkin ada yang  bisa bayarnya nyicil dan beri jamiman SK TJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Pada rapat rutin Rabu (01/6/2016) minggu lalu, kami hanya menanyakan apa kendala sehingga belum di tagih?, Dan keberadaan yang terkena TGR dimana?,” kata Ronaldi.

Disamping itu, sambung Ronaldi, bahwa ada beberapa kendala selama mereka menyurati pihak–pihak yang terkena TGR, mulai dari alamat serta ada beberapa diantara mereka yang belum sanggup membayar TGR.

“Ada kendala kadang– kadang keberadaan mereka (Terkena TGR), alamat mereka dimana?. Ada juga kita temui mereka belum bisa bayar, tapi yang penting mereka sudah melapor, itu wajib. Intinya kita rapat evaluasi di ruang bupati kemarin mempercepat penagihan, semakin cepat mereka bayar, semakin cepat kerugian negara kembali,” jelas Ronaldi.

Soal laporan hasil pemerikasaan BPKP, Ronaldi mengatakan, bahwa dirinya belum berani berkomentar banyak soal hasil audit tersebut. Hanya saja , pihaknya masih akan merekap terlebih dahulu LHP tersebut.

“LHP 2015 baru kami serahkan ke bupati, setelah pak bupati terima kita buat pertanggung jawaban,  nanti kita rekap dulu dan kita buat surat penagihan,” demikian Ronaldi. [A11]



Komentar Pembaca