Camat Kecewa Pemutakhiran Data BPS Dinilai Tak Update

Daerah  KAMIS, 03 MARET 2016 , 07:28:00 WIB | LAPORAN:

RMOL. Sedikitnya 8 camat di Kabupaten Kepahiang kecewa dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) 2016 yang belum juga diperbaharui. Bukan tanpa alasan para camat tersebut kecewa. Karena menurut para camat itu, data lama RTS-PM itu sebagian besar dianggap tak layak untuk menerima Raskin. Para camat pun menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) harus bertanggungjawab atas perubahan data ini. Ini diungkapkan para camat dalam Rapat Koordinasi (rakor) Permintaan Alokasi Raskin di Aula Setdakab Kepahiang pukul 09.00 WIB, Rabu (2/3/2016).

Pantauan RMOL Bengkulu, sebanyak 8 camat dalam rakor itu mengutarakan kekecewaannya pada BPS mengenai data RTS-PM yang masih menggunakan data 2011. Padahal pada pertengahan 2015 tepatnya pada Mei telah dilaksanakan Sensus Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). "Jika kita masih pakai data lama, sebagian besar dari data lama itu warga-warga itu ada yang sudah mampu. Jika kita masih berikan atau gantikan pada yang lebih layak maka kadesnya akan bermasalah," ujar Camat Bermani Ilir, Holil Bermani.

Selain itu, Kabag Ekonomi Setkab Kepahiang manambahkan, untuk kepengurusan data penerima RTS-PM berharap perangkat pemerintah di bawahlah yang lebih tepat untuk menentukan data siapa yang lebih layak untuk menerima Raskin. "Lurah/kades, kadus, RT, RW saja yang memilih siapa yang lebih layak dapat Raskin" ujarnya.

Namun, semua tudingan itu dijawab dengan tenang oleh pihak BPS yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Statistik Sosial, Yosep Oktavianus. Dikatakannya, mengenai data dari pihaknya, hanya sebagai lembaga pengumpul data yang diproses melalui proses pengumpulan data statistik. Untuk kebijakan data yang berhak menerima Raskin, memang ada di pemerintah daerah.

Selain itu juga, katanya, dalam mengurusi masyarakat, pemerintah sebaiknya memegang tupoksi masing-masing. Jika kades/lurah dan atau RT/RW adalah sebagai verifikasi yang mengawasi petugas BPS dalam mendata, sehingga jika ada kesalahan dalam petugas BPS, kades/lurah, yang menegur. Namun jika kades/lurah sebagai penunjuk data, siapa lagi yang akan mengawasi. "Kami dari BPS cuma mendata. Yang menentukan, pemerintah. Kades/lurah adalah pengawas jika petugas kami lalai dalam bertugas, kalau tidak ada pengawaskan, maka jadinya semena-mena nantinya," tegas Yosep.

Di sisi lain, Asisten 1 Setdakab Kepahiang, Idrus menambahkan, persoalan Raskin memang tak ada hentinya untuk terus dikaji ulang. Sebab hal itu terus menjadi polemik dalam penyalurannya. "Sampai kiamat jika bahas Raskin tak ada habisnya. Bahkan terkadang persoalan ini dimanfaatkan ke hal-hal yang tak semestinya. Seperti, menjadi produk politik dan lain-lain. Bahkan ada yang masuk penjara gara-gara Raskin", ujarnya. [CW13]



Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00