Rejang Lebong Tunggu Aplikasi Perizinan Omnibus Law

Daerah  RABU, 26 FEBRUARI 2020 , 17:08:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Rejang Lebong Tunggu Aplikasi Perizinan Omnibus Law

Bambang Budiono/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) saat ini menunggu aplikasi pengurusan izin Omnibus Law yang akan diluncurkan oleh KemenPAN-RB meski RUU Omnibus Law tengah dibahas.
Kepala DPM PTSP Rejang Lebong, Bambang Budiono mengatakan, saat ini Pemkab Rejang Lebong telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) didaerah itu dalam upaya pengembangan investasi, yang tindaklanjutnya penerapan aplikasi Ombinus Law nanti turut didampingi Kejaksaan.

"Kita masih menunggu aplikasi Omnibus Law yang akan diluncurkan KemenPAN-RB hasil tindaklannut dari hasil rapat bersama pihak Kejaksaan kemarin," kata Bambang dikonfirmasi RMOLBengkulu, Rabu (26/2).

Berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan MenPAN dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) aplikasi perizinan Omnibus Law akan luncurkan/ Launching pada April mendatang.

Setelah dilakukan Launching serentak nantinya dilanjutkan dia, akan ada bimbingan teknis (Bimtek) untuk menjalankan aplikasi tersebut sehingga aplikais itu dapat dijalankan dimasing-masing daerah.

"Untuk aplikasi OSS (One Stop Service,red) yang selama ini digunakan, nantinya di aplikasi Omnibus Law akan ada perbaikan-perbaikan atau revisi terkait perundang-undangan ataupun aturan-aturan yang selama ini dianggap memberatkan," bebernya.

Menurut dia, Omnibus Law itu nantinya akan bisa meningkatkan iklim investasi, karena sejumlah aturan atau regulasi perizinan hingga proses birokasi perizinan banyak yang dipangkas.

Seperti contohnya pada proses perizinan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimana selama ini masyarakat kerap mengeluhkan syarat yang harus dipenuhi, berupa syarat jaminan kesehatan.

"Seperti UKM, syaratnya selama ini kan harus melengkapi jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan usaha mereka skala kecil, ini yang selama ini dikeluhkan olah para pelaku UKM," imbuhnya.

Dengan Omnibus Law itu juga nantinya ditambahkan dia, investor dari luar akan lebih mudah masuk ke daerah, mengingat proses perizinannya lebih mudah dan terpusat. [ogi]


Komentar Pembaca