SPSI Benteng Tolak Tegas Omnibus Law Jika Rugikan Pekerja

Daerah  RABU, 26 FEBRUARI 2020 , 06:24:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

SPSI Benteng Tolak Tegas Omnibus Law Jika Rugikan Pekerja

Foto usai FGD/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menolak rancangan Undang-undang  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disiapkan oleh pemerintah.

Sekretaris SPSI Benteng, Haulan Ismadi menegaskan hal tersebut dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar DPC SPSI Benteng di Kediaman Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi, Selasa (25/2)

"Ada beberapa poin sikap kita, jadi kita tidak menolak omnibus lawnya tetapi apabila dari poin poin tersebut tidak dimasukkan atau merugikan pekerja maka kami juga secara tegas menolak undang-undang cipta kerja," tegasnya

Jika tidak diindahkannya poin-poin dari penyampaian sikap dari SPSI Benteng, katanya pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan upaya-upaya penolakan langsung ke pusat.

"Tidak menutup kemungkinan nanti kami dari pekerja benteng akan melakukan tindakan baik itu secara ilegal dengan administrasi maupun itu turun kejalan," jelasnya menambahkan

Sementara itu, Wabup Benteng, Septi Peryadi dari pemerintah daerah akan menanggapi penolakan SPS Benteng tersebut baik di Pemerintah provinsi maupun pusat, Karena menurutnya hak-hak tenaga kerja jangan sampai dilalaikan.

"Jangan sampai tenaga kerja ini hak-hak mereka dilalaikan, karena mereka tidak mencari kaya, mereka hanya cari makan," pingkasnya

Berikut poin-poin penolakan darj SPSI Benteng:

- Meminta kepada pemerintah untuk memberikan batasan yang jelas terhadap waktu, sifat dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan perjanjian kerja tertentu sesuai pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 6/PUU-KII/2014 dan putusan MK nomor 7/PUU-XII/2014.

- Tetap memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menentukan dan menetapkan:
  - UMP dan UMK
  - UMSP dan UMSK
Sebagaimana diatur dalam pasal 89 undang-undang nomor 13 tahun 2013.

- Dalam menetapkan UMP Provinsi Dan UMK gubernur tetap memperhatikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah, tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam RUU Cipta Lapangan Kerja pasal 88D (Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja).

- Memperjelas kriteria berhalangan sebagaimana dalam pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Lapangan Kerja.

- Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pekerja yang terkena PHK maka kami minta untuk tetap memberlakukan norma.

- Meminta agar ketentuan pasal 156 ayat 4 UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakeraan tetap diberlakukan. [tmc]

Komentar Pembaca
China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00