Temuan BPK Tak Diselesaikan, Inspektorat Minta Pendampingan JPN

Daerah  SELASA, 25 FEBRUARI 2020 , 08:15:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Temuan BPK Tak Diselesaikan, Inspektorat Minta Pendampingan JPN

Zulkarnain Harahap/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Terkait pendampingan pihak kejaksaan atas pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara hasil temuan BPK Perwakilan Bengkulu di sejumlah dinas di Pemkab Rejang Lebong, dibenarkan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Rejang Lebong, Zulkarnain Harahap.

Menurut dia, pihaknya menyampaikan permohonan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tahun 2019 lalu pasca adanya sejumlah dinas yang tidak menyelesaikan hasil temuan sesuai tenggat waktu yang diberikan.

"Temuan BPK ini kan harus ditindaklannjuti selama 60 hari sejak diserahkan, lewat dari itu akan terlalu rawan jika dibiarkan, makanya kita minta bantuan JPN," kata Zulkarnain dikonfirmasi RMOLBengkulu.

Dia membeberkan, berdasarkan permohinan yang mereka ajukan ke Kejaksaan sebelumnya sejumlah dinas belum menyelesaikan temuan BPK untuk memulihkan kerugian keuangan negara, dimana dari sekian dinas yang belum selesai Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Sekretariat DPRD merupakan dinas dengantagihan terbesar.

"Sebelumnya surat teguran berjenjang sudah kita sampaikan, mulai dari teguran bupati selaku kepala daerah, secara berjenjang bupati menegur pengguna anggaranya atau kepala dinasnya, kemudian kepala dinas menegur kabid sampai PPK dan PPTK," bebernya.

Dia menjelaskan, pihaknya meminta pendampingan JPN lantaran keterbatasan baik secara personil maupun penindakan, terlebih dalam kegiatan yang dilakukan Dinas PU yang menjadi temuan BPK kebanyakan melibatkan pihak ketiga.

Dia menambahkan, dengan adanya kerjasama tersebut, ditegaskan dia, pihak Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tegas yakni menaikkan proses hukum jika kewajiban pemulihan kerugian keuangan negara tidak dipenuhi oleh dinas yang tersangkut.

"Aparat penegak hukum (APH) yakni Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menaikkan proses hukum jika kewajiban tidak dipenuhi," tegasnya.

Sejak diajukannya pendampingan penagihan ke Kejaksaan tersebut, diakui Zulkarnain, progresnya cukup baik meski surat kuasa khusus (SKK) dari Kejaksaan terbit, dimana tagihan pemulihan kerugian keuangan negara berangsur diselesaikan oleh masing-masing dinas.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Conny Tonggo Masdelima mengatakan jika pihaknya menerima permintaan pendampingan pemulihan kerugian keuangan negara hasil temuan BPK di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, dari sekian dinas yanga harus mengembalikan, Dinas PU memiliki tagihan terbanyak dengan total Rp 900 juta lebih. [tmc]

Komentar Pembaca