PKS Digugat Pailit Oleh Fahri Hamzah

Politik  SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 08:19:00 WIB | OLEH: REDAKSI

PKS Digugat Pailit Oleh Fahri Hamzah
RMOLBengkulu. Politikus Fahri Hamzah mengatakan tim hukumnya tengah menyiapkan gugatan pailit terhadap Partai Kesejahteraan Rakyat ( PKS).

Alasan mantan wakil ketua DPR periode 2014-2019 itu, walau sudah diputuskan MK, PKS tak kunjung membayar ganti rugi Rp30 miliar.

Saya sudah bicara dengan lawyer, karena PKS tidak bisa membayar, saya akan melakukan gugatan kepailitan,” dilansir RMOLLampung, Minggu (23/2).

Menurut wakil ketua Partai Gelora Indonesia itu keputusan ganti rugi Rp30 miliar setelah memenangkan tiga tingkatan pengadilan.

Fahri mengatakan hal itu saat menunggu pesawat take off dari Bandara Radin Inten II, pukul 19.00 WIB, setelah berkunjung ke sekretariat DPW Partai Gelora Lampung.

Tahun lalu, Senin (22/7/2019), Fahri Hamzah mengajukan permohonan sita paksa aset PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, .

PN Jakarta Selatan menunggu itikad baik dari PKS untuk melaksanakan putusan MA dengan membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar

Kasus gugatan bermula dari pemecatan Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada tahun 2016.

Fahri yang tidak terima dengan keputusan tersebut lalu melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Dalam gugatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Selain itu, Fahri meminta pemulihan nama baiknya.

Fahri memenangi gugatan tersebut. Namun, PKS mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang kembali dimenangkan oleh Fahri..

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA, tetapi ditolak.

MA kemudian memutuskan sekaligus memerintahkan PKS agar membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.

Presiden PKS Sohibul Iman enggan menanggapi desakan dari Fahri Hamzah dan tim hukumnya terkait ganti rugi tersebut.

Sohibul enggan menjawab secara jelas kapan PKS akan membayar ganti rugi tersebut. Ia menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada kuasa hukum.

Nanti tanya lawyer saya saja,” katanya. [tmc]

Komentar Pembaca