Soal Omnibus Law, KSPSI: Harus Perhatikan Kepentingan Rakyat

Daerah  JUM'AT, 21 FEBRUARI 2020 , 18:04:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Soal Omnibus Law, KSPSI: Harus Perhatikan Kepentingan Rakyat

KSPSI saat menggelar jumpa pers/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Rencana pemerintah pusat melakukan terobosan hukum melalui Omnibus Law disambut baik buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Lebong.

Namun, upaya itu akan tetap mengawal proses pembahasan RUU tersebut. Hal itu disampaikan Sekretaris KSPSI Kabupaten Lebong, Hendera Surya melalui jumpa pers di salah satu lesehan di Desa Sukau Rajo Kecamatan Amen, Jum'at (21/2) siang.

Menurutnya, saat ini RUU Omnibus Law sedang dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Dimana RUU ini disusun untuk menyederhanakan proses birokrasi dan menghapuskan tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan.

"Salah satu RUU Omnibus Law yang tengah dibahas adalah RUU Omnibus Law Cipta lapangan kerja, yang disusun pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh dan tingkat perekonomian masyarakat," ujarnya, Jum'at (21/2) siang.

Dalam prosesnya, ia meminta kepada pemerintah untuk bekerja secara profesional dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat khususnya kaum buruh atau pekerja dalam proses penyusunan dan pembahasan atas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Pada dasarnya, K-SPSI Kabupaten Lebong mendukung upaya pemerintah untuk menyederhanaan birokrasi, namun pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan rakyat. Jangan sampai maksud baik pemerintah untuk memudahkan birokrasi, justru berdampak buruk bagi masyarakat," sambungnya.

Selain itu, berkaitan dengan munculnya pro dan kontra terhadap RUU Omnibus Law, K-SPSI Kabupaten Lebong memilih untuk mengedepankan kajian dan diskusi, agar terhindar dari isu yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

"Kita juga mengimbau kepada kaum buruh dan pekerja di Lebong untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah, dan bersama-sama mengawal proses pembahasan RUU ini dengan cara memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pemerintah atas poin-poin atau bagian dari RUU Omnibus Law yang dinilai kurang tepat atau merugikan kaum buruh," demikian Hendera. [tmc]



Komentar Pembaca