MENEPIS POLITIK IDENTITAS

Nusantara  RABU, 19 FEBRUARI 2020 , 15:43:00 WIB

MENEPIS POLITIK IDENTITAS

Emilda Sulasmi

DISKURSUS seputar pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) kali ini menjadi sangat menarik karena menghadirkan berbagai macam kajian baru dalam hal perilaku politik publik. Selain mengenai post truth dan dampak media sosial, politik identitas juga menjadi objek yang penting untuk dianalisis.

Fenomena politik identitas menjadi trend dan dianggap lazim dalam setiap proses pemilihan dinegara yang menganut faham demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, termasuk dalam hal ini adalah proses pemilihan umum kepala Daerah di Provinsi Bengkulu.

Meskipun sesungguhnya politik identitas adalah satu kelaziman dalam proses politik, namun sejatinya semuanya banyak dipengaruhi oleh ambisi masalah yang tidak secara mudah untuk dijelaskan (Maarif, 2012). Di arena politik, identitas etnis dihembuskan sebagai isu putra daerah yang kebanyakan dilakukan oleh elit lokal untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Tentang hal ini, Eindhoven dalam Sjaf (2014) dengan tegas menyatakan bahwa momentum reformasi telah menghantarkan elit lokal mengonsolidasikan kekuatan identitas (etnis) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya dan sebaliknya mendukung kepala daerah yang berasal dari etnisnya.

Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu etnisitas adalah adanya perasaan sentimen etnis tertentu atas berkuasanya etnis lain di suatu wilayah. Akibatnya, masyarakat merasa terpinggirkan dalam wilayah ekonomi ataupun politik - keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengkonsolidasian identitas dengan memilih etnis sebagai kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya.

Hal demikian juga terjadi di Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini, sejak penulis mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2005 hingga saat ini, politik identitas ini menjadi isu yang sangat massif di lakukan oleh elit-elit lokal baik dari kalangan politisi, pengusaha, maupun tokoh-tokoh masyarakat lokal.

Beberapa contoh yang terjadi baru-baru ini pada pola yang identik dengan politik identitas tersebut muncul dalam berbagai laman media, sebut saja misalnya tuntasonline.com yang memberi tajuk Agusrin dan Tokoh Semaku Satu Suara Dukung Agusrin”, pada laman beritaterbit.com memberi headline Agusrin Siap Deklarasi Rohidin Dua Periode”, atau juga yang dipublish oleh ewarta.co dengan judul Tokoh Senior Semaku, Harmen Kamarsyah: Agusrin Siap Deklarasikan Dukungan ke Rohidin di Depan Publik”. Demikian juga pada laman pedomanbengkulu.com yang mengambil judul Tokoh Masyarakat se-Bengkulu Dukung Helmi Hasan Jadi Gubernur”, headline sejenis juga diangkat oleh radarbengkulu.online dengan judul Agusrin Dan Tokoh Semaku Sepakat Dukung Rohidin Lanjutkan Dua Periode”.

Pola dan fenomena tersebut secara praktis sangat mempengaruhi proses pendewasaan politik dan termasuk juga pendidikan politik bagi generasi yang akan datang, sebab patron politik identitas ini terus terjadi dan seolah menjadi legacy politik yang mutlak dan semakin dianggap penting di era otonomi daerah.

Lalu, bagaimana upaya generasi muda atau yang sering disebut generasi millenial dalam merespon persoalan ini?. Menarik untuk di kutip analisis Aprikie Putra Wijaya dalam laman jawapos.com yang menjelaskan bagaimana proses politik dalam film Our Brand is Crisis, kalau pemilu bisa merubah sesuatu, mereka akan melarangnya” demikian pernyataan singkat yang mencerminkan sebuah komitmen generasi millineal yang polos dalam dinamika politik, namun menjadi gambaran sang volunteer muda yang berjuang totalitas demi harapan besar agar terwujudnya perubahan yang lebih baik.

Lebih utuh dalam film tersebut, menggambarkan generasi muda yang dijadikan objek dan bahagian dari strategi yang dimainkan oleh konsultan politik Castilo sebagai calon presiden Bolivia. Upaya strategis yang dilakukan oleh para volunteer muda tersebut adalah dengan memanfaatkan media sosial dalam mengkapampanyekan isu-isu utama termasuk mengenai identitas, suku, ras, etnik, agama dan golongan.

Apa yang hendak dilihat dari cerita di film tersebut?, bahwa generasi millenial yang seharusnya menjadi agent of change, social control dan director of change justru di kapitalisasi dalam sudut pandang politik berdasarkan kehendak calon yang difasilitasi oleh konsultan politik. Bukankah hal ini sudah terjadi sejak pemilihan umum presiden tahun 2019 yang lalu. Diksi cacian, umpatan dan makian semakin membelah anak bangsa dalam jargon demokrasi yang sesungguhnya merupakan cengkraman identitas.

Tidak dipungkiri, bahwa Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu terdiri dari beragam suku, ras, agama dan golongan, sementara politik identitas tidak bisa dihindarkan. Namun mengkapitalisasikannya sebagai isu yang digunakan untuk merebut kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan adalah sebuah kemunduran dari sisi pendidikan politik. Sebab tanpa sadar, para elit sudah membuat polarisasi yang menghantarkan masyarakat pada prinsip us VS them kita lawan mereka”.

Disinilah letaknya bagi generasi muda atau generasi millenial. Mereka harus mampu memastikan proses politik yang demokratis berjalan dengan sehat, tidak terjerumus dalam pusaran politik identitas yang dapat menyulut perpecahan antar masyarakat. Lebih jauh, perlu juga diingatkan, bahwa generasi millenial tidak boleh terjebak pada propaganda yang dikemas dalam polesan pencitraan, jika itu masih tetap terjadi, maka tidak generasi millenial sama saja dengan volunteer muda dalam film Our Brand is Crisis” diatas.

Emilda Sulasmi

Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan dan Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Komentar Pembaca