Temuan BPK Belum Diselesaikan, Kejari Rejang Lebong Siapkan SKK

Kajari: Tagihan Dinas PU Capai Rp 900 juta

Hukum  RABU, 19 FEBRUARI 2020 , 15:11:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Temuan BPK Belum Diselesaikan, Kejari Rejang Lebong Siapkan SKK

Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Meski telah melawati 60 hari batas waktu penyelesaian, namun sejumlah dinas instansi di lingkungan Pemkab Rejang Lebong hingga saat ini masih ada yang belum menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019.

Atas hal itu, Inspektorat Daerah diketahui telah meminta pendampingan pihak Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk menyelesaikan pengembalian potensi kerugian di sejumlah dinas instansi yang belum selesai.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Conny Tonggo Masdelima membenarkan, saat ini pihaknya telah menerima permintaan pendampingan dari Inspektorat Daerah guna melakukan penagihan pengembalian kerugian negara.

"Kita sudah menerima surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait penyelesaian pengembalian potensi  kerugian negara hasil temuan BPK tahun 2019 atas kegiatan tahun 2018," kata Conny dikonfirmasi RMOLBengkulu.

Berdasarkan laporan dari Inspektorat Daerah tersebut, dibeberkan dia, beberapa dinas instansi sudah melakukan pengembalian kerugian negara yang timbul akibat kegiatan, baik dari kelebihan pembayaran maupun akibat kegiatan lainnya.

Namun masih ada beberapa dinas instansi yang belum menyelesaikan, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total yang harus dikembalikan mencapai Rp 900 juta.

"Secara total untuk Dinas PU sebesar Rp 900-an juta, dinas yang lain masih ada juga yang mencicil untuk mengembalikan, ada juga yang sudah lunas," bebernya.

Atas permintaan pendampingan tersebut, saat ini pihaknya tengah memproses lebih lanjut dengan menyiapkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baru kemudian akan melakukan pemanggilan terhadap dinas yang terkait.

"Kita menghimbau juga kepada dinas intansi yang belum menyelesaikan agar segera memenuhinya, jangan sampai nanti terjerat hukum," tegasnya.

Di sisi lain dia menambahkan, penagihan yang dilakukan Kejaksaan kepada dinas instansi didaerah itu terkait potensi kerugian negara pada tahun sebelumnya yakni tahun 2017 lalu sudah selesai.

Namun masih ada satu tagihan yang belum selesai yakni terhadap mantan Carateker Bupati Rejang Lebong tahun 2015, Andi Rosliansyah sebesar Rp 42 juta yang saat ini tengah dicicil.

Hasil dari pengembalian yang dilakukan Kejaksaan tahun 2017 disebutkan dia totalnya mencapai Rp 2,4 miliar yang mana uang tersebut telah dikembalikan ke negara.

Untuk diketahui, dalam catatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu bersamaan dengan penetapan opini WTP Pemkab Rejang Lebong, sejumlah kegiatan di Dinas PUPR mengakibatkan timbulnya potensi kerugian negara.
Yakni kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp 1.120.983.127.56.

Kemudian potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 422.355.093.96 dan denda keterlambatan atas enam paket pekerjaan sebesar Rp 10.487.940.55. [tmc]

Komentar Pembaca
China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00