Jika Anggaran Rumdin Terbukti Tidak Dibahas, Walikota Harus Tegas Evaluasi Bawahan

Pemerintah Kota Bengkulu  KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 , 11:26:00 WIB | LAPORAN: AJI FAISAL

Jika Anggaran Rumdin Terbukti Tidak Dibahas, Walikota Harus Tegas Evaluasi Bawahan

Proyek Rumdin Walikota Yang Belum Selesai/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Bengkulu, Helmi Hasan yang akan menghabiskan anggaran sebesar 35 milyar nampaknya tidak berjalan mulus.

Pasalnya, rencana pembangunan yang akan menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut mendapat kritikan pedas dari salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu.

Anggota Komisi I DPRD Kota, Ariyono Gumay yang sempat membuat publik heboh dengan suratnya kepada Walikota Helmi Hasan meminta agar anggaran puluhan miliar tersebut dibekukan dan pembangunan Rumdin sebaiknya ditunda.

Hal tersebut ia utarakan lantaran anggaran mencapai 35 miliar itu tidak pernah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota.

"Anggaran pembangunan landscape, pekerjaan outdoor dan indoor balaikota sebesar 10 M dan pembangunan Gedung Balai Kota sebesar 25 M pada APBD tahun 2020 di dinas PUPR Kota tidak pernah dibahas antara Banggar dan TAPD, sehingga kemunculan anggaran tersebut unpresedur," kata Ariyono dalam suratnya tertanggal 28 Januari 2020.

Baru-baru ini Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota turut berkomentar terkait permasalahan tersebut. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa BK DPRD Kota akan bekerja profesional untuk mencari titik terang persoalan tersebut.

Menurutnya BK akan menganalisa dan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait anggaran tersebut. Namun jika anggaran pembangunan Rumdin sebesar 35 milyar tersebut memang terbukti tidak pernah dibahas, maka Walikota Helmi Hasan harus tegas mengevaluasi bawahannya.

"Jika terbukti tak pernah dibahas, maka kita akan dorong pimpinan DPRD untuk menyampaikan kepada Walikota Helmi agar konsisten dan tegas mengevaluasi bawahannya," jawabnya tegas ketika dihubungi RMOLBengkulu, Kamis (13/02).

Sementara itu, Walikota Helmi Hasan menegaskan, bahwa pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan Rumah Dinas tersebut meski saat ini BK DPRD masih menyelidiki dugaan tidak dibahasnya anggaran tersebut.

"Pembahasan sudah selesai dan proses lelang pembangunan Rumdin ini akan segera dan tetap dilaksanakan," tegasnya. [tmc]

Komentar Pembaca