Sosialisasikan Program Bansos, Kelurahan Kesambe Baru Juga Bahas Pemotongan

Daerah  JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 07:13:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Sosialisasikan Program Bansos, Kelurahan Kesambe Baru Juga Bahas Pemotongan

Sosialisasi program bantuan sembako/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Menindaklanjuti dari hasil reses Komisi I DPRD Rejang Lebong, warga Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur penerima bantuan sosial di kumpulkan.

Lurah Kesambe Baru, Mardiana mengatakan, dikumpulkannya para penerima bantuan sosial itu untuk diberikan sosialisasi dan pemahaman, mengingat banyaknya keluhan-keluhan dari para penerima.

"Melalui sosialisasi ini kita jelaskan bahwa penerima PKH seperti ini, penerima sembako (BPNT) seperti ini, kalau PKH tidak menjadi masalah, yang masalah ini penerima sembako," ujar Mardiana kepada awak media, Kamis (6/2).

Dia menuturkan, sejauh ini masih banyak penerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikelurahan tersebut yang belum tau terkait kenaikan besaran bantuan, dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per keluarga.

Jumlah penerima bantuan sosial di Keluarahan Kesambe Baru disebutkan dia penerima bantuan program BPNT sebanyak 65 keluarga dan akan bertambah menjadi 73 lantaran para penerima tambahan ini belum menerima kartu program. Sedangkan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 38 orang.

Dalam kegiatan tersebut, ditambahkan dia, turut membahas terkait adanya keluhan penerima bantuan yang merasa besaran bantuan yang diterima tidak sesuai sememestinya, yakni adanya pemotongan, pemotongan itu terjadi karena adanya kebijakan agen penyalur dari BRIlink yang sebelumnya disepakati bersama penerima.

"Itu yang sebenarnya menjadi inti permsalahan dimasyarakat, sedangkan menurut pendamping Dinsos, tidak boleh mengambil kebijakan, apapun yang terjadi dilapangan agen BRIlink tidak boleh mengambil kebijakan," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Rejang Lebong, Juwita Astuti yang turut hadir menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan terkait penyaluran bantuan sosial, termasuk di masing-masing kecamatan.

"Kami dari komisi I akan memantau dan mengawasi penyaluran bantuan sosial, kita akan berkoordinasi langsung dengan kades dan lurah karena mereka yang mengetahui wilayahnya masing-masing," bebernya.

Pihaknya juga mendukung Dinas Sosial didaerah itu untuk pemasangan stiker penerima PKH dimasing-masing rumah penerima program, dengan begitu mereka yang merasa keberatan dengan pemasangan stiker dengan sendirinya akan menyatakan mundur dari penerima program. [tmc]

Komentar Pembaca