Kepsek Dituntut Lengser, Dewan Sidak SDN 15

Pendidikan  KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 , 07:39:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

Kepsek Dituntut Lengser, Dewan Sidak SDN 15

Foto bersama/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Tuntutan wali murid serta dewan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), agar Kepala Sekolah (Kepsek) yang menjabat saat ini dicopot dari jabatannya langsung direspon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah itu.

Bahkan, pihak legislatif itu langsung melakukan Inspeksi mendadak (sidak), Rabu (5/2) kemarin ke sekolah tersebut.

Sidak tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Benteng, Arsyad Hamzah didampingi anggota Rahaya, Fepi Suheri, dan Elmiza.

"Sesuai fakta kita tidak boleh menerima laporan sepihak, sehingga dengan sidak ini kami sudah mendapat gambaran," ungkap Arsyad.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan baik dari wali murid, dewan guru serta kepsek Yulis Setyawati yang diketahui saat ini sudah menjabat di sekolah tersebut selama 11 tahun.

Meskipun demikian, kata Arsyad pihaknya tidak bisa semerta-merta menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak, DPRD Benteng sendiri tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora) Benteng.

Baca juga: Diminta Dicopot, Ini Tanggapan Kepsek

Di sisi lain, wali murid Ucok saat disambangi wartawan tetap bersikukuh agar kepsek tersebut segera dicopot. Sebab, diduga telah melakukan pungutan liar terhadap siswa.

"Kalau bisa secepatnya untuk dicopot," pungkasnya.

Baca juga: Emak-emak Tuntut Kepsek Dicopot

Untuk diketahui, Rabu (22/1) lalu wali murid serta dewan guru tuntut mundur kepsek lantaran diduga telah melakukan pungutan liar untuk sumur bor, hadiah-hadiah lomba tidak dibagi ke siswa yang menang.

Kemudian seharusnya jam pulang sekolah anak belum dipulangkan, ada beberapa aset sekolah dibawa pulang oleh kepala sekolah, anak sering digotong royong, wc siswa dikunci, transparansi dana bos dari pihak sekolah.

Namun berdasarkan pengakuan dari Kepsek Yulis hal tersebut tidak dibenarkannya karena menurutnya terkait iuran tersebut bukan pungli karena sudah melalui musyawarah mufakat dengan para wali murid. [tmc]

Komentar Pembaca