Dewan Pertanyakan Anggaran Pilkades Berkurang

Daerah  SELASA, 04 FEBRUARI 2020 , 19:14:00 WIB | LAPORAN: SANDRI

Dewan Pertanyakan Anggaran Pilkades Berkurang

Saat rapat Pilkades/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Dari tahun 2019 lalu Pemilihan kepala desa (Pilkades), hingga saat ini tak kunjung digelar dikarenakan keterbatasan anggaran. Yang membuat ke 74 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) saat ini belum melakukan Pilkades.

Anggaran dana yang telah disepakati bersama dalam APBD 2020 sebesar Rp 740 juta yang saat ini turun menjadi Rp 518 juta, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Pilkades, mengingat kebutuhan dana yang dibutuhkan tak mencukupi. Dan sepertinya Pilkades secara serentak yang rencananya akan digelar di awal tahun 2020 ini kembali akan tertunda.

Untuk mencari solusi permasalahan Pilkades tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) BS, menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD BS Barli Halim, yang bertempat di ruang rapat kerja DPRD, Selasa (04/02)

Namun sayangnya dalam rapat yang di hadiri oleh Tim TAPD, OPD terkait dalam hal ini Dinas PMD itu, tidak menemukan kata sepakat, untuk pelaksanaan Pilkades yang akan digelar sebelum atau sesudah Pilkada ataupun kembali ditunda.

Selain itu, akibat berkurangnya anggaran dana Pilkades yang telah disepakati dalam APBD 2020 sebesar Rp 740 juta, yang kini menjadi 518 juta itu, saat ini menuai kontrasepsi, anggota DPRD BS meminta dana yang disepakati tersebut harus sesuai dengan kesepakatan.

"Dana untuk Pilkades kan sudah di sepakati bersama melalui rapat paripurna sebesar Rp 740 juta, kenapa ini menjadi Rp 518 juta," kata Holman Ketua Komisi lll DPRD BS.

Dirinya menyebutkan, kalau Tim TAPD telah mengangkangi kesepakatan bersama dimana dana yang telah disepakati sebesar Rp 740 juta, dan pemangkasan anggaran Pilkades yang telah ditetapkan dan disepakat bersama itu, pihaknya meminta dari kekurangan dana tersebut untuk mencari solusi kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan Pilkades bisa dilakukan sebelum Pilkada.

"Kepada Tim TAPD agar dapat memenuhi kebutuhan Pilkades sebesar Rp 740 juta, agar pelaksanaan Pilkades bisa segera digelar, kita tidak mau tau soal dana yang saat ini berkurang menjadi Rp 518 juta, dan kita akan terus memantau masalah anggaran ini," tegasnya.

Tidak hanya itu, adanya pemangkasan anggaran tersebut, membuat banyak pertanyaan. seperti yang dikatakan Dodi Martian Anggota DPRD dari politisi partai Golkar menurutnya, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Tim TAPD sangat membingungkan dirinya dengan sejumlah penjelasan Tim TAPD dalam rapat tersebut.

"Ya kalau anggaran sudah disepakati kenapa bisa berkurang, jangan bermain-main dengan anggaran yang telah disahkan dalam APBD," terangnya.

Terpisah kepala dinas PMD Hamdan Sarbaini mengatakan, sebagai pihak pelaksana teknis dirinya tidak ingin disalahkan. Sebab menurutnya DPA sudah selesai dan sudah ditandatangani satuan 3 dengan anggaran untuk Pilkades Rp 518 juta. Namum dirinya tetap akan berkonsultasi dengan Bupati dan akan berusaha melaksanakan pergeseran anggaran yang ada di dinas PMD untuk mencukupi kebutuhan Pilkades.

"Nanti kita akan berkoordinasi dulu dengan Bupati, dan akan kita sampaikan kepada DPRD dan desa yang akan melaksanakan Pilkades kalau dananya sudah siap nanti,” pungkasnya. [ogi]

Komentar Pembaca