PUNK DAN RESISTENSI SOSIAL

Opini Jo  KAMIS, 30 JANUARI 2020 , 08:31:00 WIB

PUNK DAN RESISTENSI SOSIAL

Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

Di beberapa hentian lampu merah, penulis sempat dikejutkan dengan sekumpulan anak-anak muda yang berpakaian ala rock n roll yang bernyanyi sambil menadahkan tangan dijendela mobil, seperti pengemis namun mereka masih muda, seperti pengamen namun berpakaian serba nyentrik. Seketika teringat dengan beberapa pemandangan serupa dibeberapa kota lainnya, sering penulis jumpai anak punk atau anak-anak yang berada di jalanan (anjal), seperti di perempatan jalan, pinggiran jembatan jalan raya, terminal dan lain-lain. Apakah Fenomena seperti itu nampaknya menjadi salah satu potret kesenjangan di masyarakat?. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan fenomena tersebut dengan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam rangka pengelolaan dan pengentasan anak jalanan di Kota Bengkulu.

Secara teoritis, munculnya komunitas punk merupakan situasi sosial di Barat, tepatnya London, Inggris. Punk merupakan sub-budaya yang berawal dari gerakan anak-anak kelas pekerja yang gelisah melihat keadaan sosial-politik yang karut-marut yang dipicu oleh kemerosotan moral tokoh politik yang memicu tingkat penggangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves.

Penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui lirik-lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan hidup, ekonomi, ideologi, sosial bahkan agama. Secara umum, bentukan bidaya punk ini dipengaruhi oleh dan diwujudkan dalam empat unsur utama, yaitu musik, fesyen,  komunitas, dan pemikiran.

Sementara di Indonesia, keberadaan Punk ini menurut Feedfury (2008:24) lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, tingkah laku dan pakaian yang digunakan tersebut jika ditelisik lebih jauh sangat bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia, hal inilah akhirnya menimbulkan stigma negatif dari sebahagian masyarakat terhadap komunitas ini, yang akhirnya memberi label anak jalanan, anak nakal, dan sampah masyarakat.

Berangkat dari sejarah dan identitas punk tersebut, beberapa hasil riset menunjukkan bahwa gejala perubahan sosial dari komunitas ini bermigrasi menjadi komoditas ekonomi yang di manfaatkan oleh industri. Dick Hebdige (1999:192) misalnya, memandang Punk masa kini tengah menghadapi dua bentuk perubahan antara lain bentuk komoditas dalam hal ini atribut dan aksesoris yang dipakai oleh subkultur Punk telah dimanfaatkan oleh industri sebagai barang dagangan yang didistribusikan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan.

Perlu diketahui pula, ada beragam faktor yang menjadi penyebabnya seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya pendidikan agama dan lain-lain. Oleh karena itu, sebenarnya mereka sama dengan anak-anak lain yang ingin mencari kebebasan dan jati diri mereka sendiri. Dengan gaya busana yang khas, simbol-simbol, dan tatacara hidup yang dicuri dari kelompok-kelompok kebudayaan lain yang lebih mapan, merupakan upaya membangun identitas berdasarkan simbol-simbol.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperlukan manajemen pengelolaan anak-anak punk ini dengan pendekatan humanis dan terintegrasi melalui pola sinergitas berbagai lembaga. Diantaranya adalah;

Pertama. Memutus akses masuk ke Kota Bengkulu. Mengenai hal ini diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang konsisten dalam melakukan pendeteksian potensi masuknya anak-anak punk yang berasal dari luar kota Bengkulu, hal ini bisa dilakukan kerjasama antara Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Kedua, pengkondisian lokasi-lokasi strategis. Seperti dimaklumi, lokasi-lokasi strategis berkumpulnya komunitas ini di Kota Bengkulu adalah perempatan lampu merah, karenanya perlu di lakukan upaya razia secara rutin dan berkelanjutan.

Ketiga, penyediaan sarana rehabilitasi. Sarana ini dapat dicontoh melalui beberapa kota yang dinilai efektif dalam memfasilitasi komunitas punk agar dapat direhabilitasi, misalnya rumah karya didirikan Pemerintah Kota Kediri-Jawa Timur. Rumah karya itu dijadikan wadah bagi peningkatan kreativitas anak jalanan dan pembelajaran keterampilan demi masa depannya, atau melibatkan stakeholder (Perguruan Tinggi, LSM, PKBM, dan lain-lain) yang konsen pada penanganan anak jalanan ini. Selain itu, Di rumah ini pula, para anak jalanan bisa mengikuti kejar paket A, B maupun C untuk pengembangan bekal pendidikannya.

Keempat, tidak kalah pentingnya adalah political will dari pemerintah Kota Bengkulu. Kemauan tersebut berdasar pada kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan anggaran dan sarana prasarana. Secara teknis, hal ini bisa dilakukan melalui Dinas Sosial yang salah satu tugasnya adalah mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Semoga Bermanfaat. 


Oelh : Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

Penulis adalah PNS pada Dinas Sosial Kota Bengkulu



Komentar Pembaca
SINERGITAS SOSIAL DITENGAH BENCANA
Puisi Qolbi: LEPASKAN KEKHILAFAN KAMI
Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi
Salah Siapa

Salah Siapa

RABU, 25 MARET 2020

Obat Covid

Obat Covid

MINGGU, 22 MARET 2020

Dolar Amerika, Virus Corona, dan Stabilitas Ekonomi Politik