Biaya Peliputan Media Di Objek Wisata Dikaji Ulang

Nusantara  SELASA, 28 JANUARI 2020 , 08:25:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Biaya Peliputan Media Di Objek Wisata Dikaji Ulang

Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu tentang mahalnya biaya masuk awak media di objek wisata bersejarah di Bengkulu, dinilai tak sejalan dengan visi-misi wonderfull Bengkulu 2020.

Media yang merupakan urat nadi dalam suatu pemerintahan untuk menyebarluaskan informasi mengenai objek wisata harus mengeluarkan kocek yang cukup fantastis.

Mengenai hal tersebut, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyetujui pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu untuk pembahasan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha disetujui dan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus).

Menurutnya, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha menjadi penting dikarenakan adanya objek retribusi yang baru, adanya penyesuaian tarif, dan adanya beberapa objek retribusi jasa usaha.

Di mana sebelumnya dihapus melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905-7731 tahun 2017 tentang evaluasi raperda Provinsi Bengkulu tentang perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha serta adanya objek retribusi usaha yang di pihak ketigakan sehingga harus dikeluarkan dari objek retribusi jasa usaha.

"Terhadap korelasi antara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembebanan biaya retribusi terhadap subjek retribusi dapat disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya peningkatan gedung dan peningkatan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelumnya," kata Rohidin Mersyah, senin kemarin (27/1) kepada RMOLBengkulu.

Selanjutnya, usulan rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu ini dapat dilakukan melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan UUD RI tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang," sambungnya.
 
Pemerintah daerah juga akan berupaya secara optimal dalam hal melakukan langkah strategis dan taktis untuk meningkatkan pendapatan di setiap sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Terkait dengan perubahan aturan-aturan sebelumnya, objek jasa retribusi yang baru adanya penyesuaian tarif karena adanya beberapa objek retribusi jasa usaha yang sebelumnya dihapus melalui Keputusan Mendagri tahun 2017 tentang evaluasi raperda Provinsi Bengkulu tentang perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan adanya objek retribusi usaha yang di pihak ketigakan sehingga harus dikeluarkan dari objek retribusi jasa tersebut," tutup Rohidin.

Dengan demikian, tahapan pembahasan raperda perubahan retribusi jasa usaha ini harus dimanfaatkan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dengan tetap mempertahankan isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [tmc]

Komentar Pembaca