Dua Raperda Diusulkan Pemprov Ke Legislatif

Nusantara  JUM'AT, 24 JANUARI 2020 , 06:59:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Dua Raperda Diusulkan Pemprov Ke Legislatif

Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Rapat Paripurna ke-4 Masa sidang pertama tahun 2020 dengan agenda usulan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disampaikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah, Kamis (23/1) kemarin.

Usulan rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Dimana retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Kemudian, Peraturan Daerah provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu serta perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Disampaikan Wagub Bengkulu, Dedy Ermansyah, bahwa rancangan Perda Provinsi Bengkulu tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Pemprov Bengkulu Bengkulu mempunyai hak dan urusan sendiri mengurus dan mengatur kewajiban pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah," ujar Dedy Ermansyah saat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Retribusi perizinan, tambah Dedy, tentu dalam hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

"Adapun hal yang mendasari akan diadakannya perubahan peraturan daerah ini adalah terkait nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang retribusi perizinan tertentu," sambungnya.

Dengan demikian, usulan raperda Provinsi Bengkulu ini, dirinya berharap hal ini dapat memberikan sekilas gambaran terhadap pentingnya pembentukan raperda di mata para anggota dewan Provinsi Bengkulu.

"Kami berharap agar DPRD Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap konsepsi raperda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Daerah," tutup Dedy. [tmc]

Komentar Pembaca