TPP Tidak Boleh Melebihi Besaran Tukin

Nusantara  KAMIS, 23 JANUARI 2020 , 00:39:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

TPP Tidak Boleh Melebihi Besaran Tukin

Elsivera/Ist

RMOLBengkulu. Bagian Tata Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, terus melakukan penyempurnaan peralihan sistem Tunjangan kinerja (Tukin) menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pada sistem ini, besaran TPP di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diperbolehkan melebihi besaran Tukin 2019.

Dimana tertuang dalam Perbup nomor 14 tahun 2019 tentang Tukin Daerah Bagi PNS dan Pejabat Negara di lingkungan Pemkab Lebong.

Yakni tertinggi 15 atau urutan teratas mendapat Tukin Rp 10,1 juta. Sementara, tunjangan terendah yaitu kelas jabatan satu sebesar Rp 378 ribu.

Kabag Ortala Setda Lebong, Elsivera mengungkapkan, sistem TPP sedang dipersiapkan bagian organisasi Setda Pemkab Lebong. Ia meyakini perubahan sistem ini dapat memengaruhi peningkatan disiplin pegawai.

"Seluruh pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai Mendagri 061-5449 tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Dalam pemberian TPP, kepala daerah tidak hanya harus mendapatkan persetujuan DPRD, namun perlu adanya konsultasi dan persetujuan dari Mendagri dan Gubernur Bengkulu.

Tak hanya itu, pemberian tambahan penghasilan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

"Bedanya penyaluran TPP cukup ditentukan dengan Perbup dan penetapan kelas dan harga jabatan dari Menpan RB. Kalau sekarang selain mendapat persetujuan dari Menpan RB, harus mendapat rekomendasi Gubernur dan Mendagri," tuturnya. [tmc]



Komentar Pembaca
China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00