Bawaslu 'Restui' Mutasi Februari, Asal..

Daerah  KAMIS, 16 JANUARI 2020 , 06:57:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Bawaslu 'Restui' Mutasi Februari, Asal..

Jefriyanto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pengisian sekaligus pergeseran jabatan di lingkungan Pemkab Lebong, yang dijadwalkan kembali bergulir pada bulan Februari 2020 mendatang, ditanggapi santai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong.

Ketua Bawaslu Lebong, Jefriyanto menjelaskan, kepala daerah bisa melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon di Pilkada Lebong, asal mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) RI nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

"Dalam Pasal 71 ayat 2 berbunyi, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri," jelas dia, Selasa (14/1) siang.

Menurutnya, apabila dihitung mundur dari jadwal penetapan pasangan calon di Pilkada, maka sejak tanggal 8 Januari 2020 kepala daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pergantian pejabat.

Namun, aturan tersebut tidak berlaku apabila Pemkab Lebong menerima surat tertulis dari Mendagri bahwa pelaksanaan mutasi bisa digelar.

"Artinya, masih dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, dan sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait," tuturnya.

Untuk diketahui, hasil rapat dengar pendapat alias hearing di ruang rapat intern DPRD Kabupaten Lebong, bahwa pihak eksekutif akan kembali menggelar pengisian jabatan yang kosong.

Baca juga: Kesepakatan Hearing, Komisi I: Februari Akan Ada Mutasi Kembali

Mengingat beberapa jabatan strategis eselon II dan III di lingkungan Pemkab Lebong, masih banyak yang kosong. Misalnya, jabatan eselon II seperti Sekretaris DPRD Lebong, dan Kadis Kominfo dan Statistik Persandian, dan Kepala Bappeda Lebong.

Kemudian, Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong, Kadis Perindagkop-UKM, Kepala BKD Lebong, Kadis Nakertrans, hingga Kepala BKPSDM Lebong mengingat kepala definitif Hosen Basri akan pensiun dalam beberapa bulan kedepan.

Jika tidak ada kendala, pelaksanaannya sendiri akan berlangsung pada bulan Februari 2020 mendatang. [tmc]



Komentar Pembaca