Paripurna Hanya Dihadiri 4 Anggota Dewan, Legislatif Pecah Kongsi?

Daerah  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 15:31:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Paripurna Hanya Dihadiri 4 Anggota Dewan, Legislatif Pecah Kongsi?

Tampak kursi DPRD Lebong banyak kosong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Ada yang menarik dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD dan jawaban eksekutif terhadap nota pengantar Raperda tahun anggaran (TA) 2020 yang digelar di Gedung DPRD Lebong, Selasa (14/1) siang.

Sebab, paripurna kali ini berbeda dengan paripurna tahun sebelum-sebelumnya. Bagaimana tidak, paripurna dengan agenda dua sekaligus ini terpaksa ditunda.

Pasalnya, rapat yang seharusnya dimulai jam 10.00 wib, hingga jam 11.35 wib, anggota DPRD yang hadir dan sudah menandatangani daftar hadir hanya berjumlah 4 orang dari 25 anggota DPRD.

Akibatnya, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lebong, pasal 134 ayat 1 huruf c maka rapat kali ini dinyatakan tidak kourum.

Bahkan, ketidakhadiran sejumlah wakil rakyat itu karena berbagai alasan. Di antaranya, 20 orang dinyatakan izin, dan 1 orang berhalangan hadir karena sakit.

"Untuk itu rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lebong terdapat nota pengantar Raperda Kabupaten Lebong tahun 2020 ini ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut," ujar Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen saat memipin rapat, Selasa (14/1) siang.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Gemuru Kabupaten Lebong, Rozy Antoni angkat bicara. Menurutnya, dengan ketidakhadiran 20 anggota DPRD dengan keterangan izin, dan 1 anggota tercatat sakit ini membuktikan bahwa internal DPRD Lebong sedang tidak beres. Bahkan, ia menduga internal DPRD Lebong, sedang pecah kongsi.

"Ini dugaan kita internal DPRD Lebong ada yang tidak beres. Perlu digaris bawahi yang menyusun jadwal paripurna ini kan Banmus. Masa, semuanya kompak izin," jelasnya.

Bukan tanpa alasan, sikap politik di internal DPRD Lebong disinyalir mulai terbelah. Itupun, menurutnya sejak kabar perombakan di Sekretariat DPRD Lebong, tanpa ada koordinasi sesama anggota.

Dia berharap anggota dewan yang tidak hadir maupun yang hadir perlu melakukan evaluasi tingkat internal DPRD Lebong. Terutama, bagi anggota DPRD Lebong untuk menyempatkan waktunya untuk fokus pada pekerjaannya, bukan pada hal lain.

"Mereka ini wakil kita. Kita tidak menginginkan hal seperti ini terulang lagi. Kalau biasa hal seperti ini harus dievaluasi," tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto (REP) saat dikonfirmasi membantah, Internal DPRD Lebong sedang pecah suara sesama anggota soal perombakan internal DPRD Lebong.

"Sah-sah saja jika ada masyarakat yang ingin berspekulasi begitu, karena kita juga wakil mereka. Tapi, yang jelas itu tidak benar (pecah kongsi, red)," tegasnya.

Di sisi lain, ia yang berhalangan hadir mengingatkan agar seluruh anggota DPRD Lebong tidak mengedepankan ego masing-masing.

Apalagi, kata dia, 25 anggota yang duduk di kursi DPRD Lebong periode 2019-2024 tersebut berasal dari partai berbeda-beda.

"Yang jelas tidak ada. Tapi, kalau boleh berpesan, saya sarankan kita (DPRD) lupakan warna masing-masing. Artinya, kita berdiri di DPRD atas nama lembaga bukan mengendepankan warna masing-masing," tutupnya.

Pantauan di lokasi, keempat anggota DPRD Lebong yang hadir, yakni Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, Ketua Komisi III Rahma Chandra, dan dua Anggota DPRD Lebong asal Partai PAN, yaitu Pip Haryono, dan Desi Fitriani. [tmc]

Komentar Pembaca