PAW: Siap, Mainkan!

Politik  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 09:28:00 WIB | OLEH: REDAKSI

PAW: Siap, Mainkan!

Foto: Ilustrasi

RMOLBengkulu. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI sama sekali tidak dapat dimainkan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono U Tanthowi kembali menegaskan hal itu.

Dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL, kali ini penegasan Pramono disampaikan dalam bentuk tanya jawab sederhana di laman Facebook miliknya, sebagai berikut:

Question: Apa itu PAW (Penggantian Antar Waktu)?

Answer: Proses penggantian Anggota DPR/DPD/DPRD di tengah masa jabatan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Q: Siapa yang berhak menggantikan?

A: Calon Anggota DPR yg memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai yg sama dan Dapil yang sama (Pasal 242 ayat 1 UU MD3).

Q: Bagaiman prosedurnya?

A: Sesuai Peraturan KPU No. 6/2019:

1. Pimpinan DPR/DPRD menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR/DPRD yang berhenti antar-waktu ke KPU RI/Prov/Kab/Kota dilampiri dokumen pendukung.

2. KPU RI/Prov/Kab/Kota melakukan verifikasi paling lama 5 hari kerja (sejak surat diterima dari Pimpinan DPR/DPRD) terhadap:

a. Dokumen perolehan suara sah dan peringkat suara sah hasil Pemilu Terakhir.

b. DCT Anggota DPR/DPRD Pemilu Terakhir dari Parpol dan Dapil yang sama.

3. Hasil verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon PAW.

4. KPU RI/Prov/Kab/Kota menyampaikan nama Calon PAW hasil verifikasi paling lama 5 hari kerja sejak surat diterima dari Pimpinan DPR/DPRD.

Jadi, ketika Parpol X mengirim surat permohonan ke KPU untuk mengusulkan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku, jelas KPU menolak permohonan tersebut.

Pada tanggal 7 Januari 2020 KPU menjawab tidak dapat memenuhi permohonan karena tidak sesuai peraturan.

Peraturan yang mana?

Pertama, secara prosedur tidak tepat. Jika membaca prosedur di atas, KPU tidak berhubungan langsung (surat-menyurat) dengan partai, tapi denga Pimpinan DPR/DPRD.

Kedua, secara substansi juga tidak tepat. Yang berhak menggantikan Riezky Aprilia (jika yang bersangkutan berhenti antar-waktu) adalah caleg peraih suara terbanyak berikutnya (Darmadi Djufri), bukan menjawi wewenang partai.

Apalagi Harun Masiku peraih suara terbanyak ke-5.

Dengan dua alasan ini maka sama sekali tidak ada yang bisa di-"mainkan" untuk mengabulkan permohonan Partai X tersebut. [tmc]




Komentar Pembaca