Membaca Peluang AHY Nakhodai Partai 'Mercy'

Nusantara  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 03:47:00 WIB | OLEH: REDAKSI

Membaca Peluang AHY Nakhodai Partai 'Mercy'

Agus Harimurti Yudhoyono/Net

SEJUMLAH informasi yang beredar mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menggelar Konggres pada Februari 2020 mendatang. Kabar tersebut memunculkan spekulasi di kalangan pendukung partai penguasa (2004-2014) tersebut.

Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat (PD) mengawali debutnya dengan mendapatkan 7 persen suara nasional.

Selanjutnya, Pemilu 2009 menjadi puncak kejayaan PD dengan memperoleh suara 20.85 persen, sebagai hasil efek ekor jas (coat-tail effect) dari tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama (2004-2009).

Tapi setelah SBY purna tugas, Partai Demokrat dihadapkan pada tantangan tidak adanya figur utama dalam konstelasi pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Sehingga perolehan suaranya melorot hingga 10 persen pada Pemilu 2014 dan 7,7 persen pada Pemilu 2019.

Bagaimana Demokrat menjawab tantangan tersebut?
 

Merujuk pada hasil temuan Litbang Kompas (Mei 2019) yang menyatakan bahwa dari angka 7,7 persen perolehan PD pada Pemilu 2019 lalu, sekitar 50 persennya didominasi oleh pemilih muda milenial.

Artinya, jika PD ingin mengembalikan kejayaannya, PD harus berani mengambil langkah progresif dengan memunculkan ‘kepemimpinan baru’ di lingkaran partainya, dengan figur yang lebih fresh, gesit, adaptif dan mampu menjawab tantangan transformasi Partai Demokrat.

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan salah satu kandidat yang potensial dan diperhitungkan untuk menduduki posisi nahkoda partai berlambang ‘Bintang Mercy’ tersebut. Kontribusi AHY terhadap PD dapat dilihat pada Pemilu 2019, dimana hampir semua elite PD saat itu berhalangan menjalankan mesin politiknya.

Saat itu, SBY harus fokus menemani Ibu Ani Yudhoyono dalam perawatan intensif di Singapura, sedangkan Sekjen dan pimpinan DPP lainnya sedang fokus pada kampanye dan perjuangan politik di masing-masing Dapil. AHY mampu mengambil posisi penting dalam menghidupkan mesin partainya.

Perolehan 7,7 persen tetap patut diapresiasi di saat partainya tidak memiliki kandidat di Pilpres 2019; partainya tidak memiliki wakil di pemerintahan. Selain itu, partainya tidak memiliki kelimpahan logistik dan juga pada saat yang sama partainya mengambil jarak dengan strategi dan pendekatan eksploitasi politik identitas.
 
Jika AHY diberi kesempatan untuk menjalankan peran sebagai Ketum DPP PD, maka hal itu akan menjadi ajang pembuktian lebih luas bagi kualitas kepemimpinan AHY. Masyarakat juga akan lebih mudah melihat dan mengukur bagaimana kualitas kepemimpinannya di ranah publik.

Bisa dibayangkan apabila AHY mampu menunjukkan kelasnya, hal itu tidak hanya akan berimplikasi positif terhadap perolehan suara PD di Pemilu mendatang. Tidak menutup kemungkinan AHY akan muncul dalam bursa kepemimpinan nasional 2024, bersaing dengan para kandidat Capres lain yang juga banyak di-supply oleh kalangan politisi muda.

Tetapi, semua itu kembali kepada para pimpinan DPC, DPD dan juga restu dari SBY selaku Ketum DPP PD. Dalam konteks ini, restu SBY masih tetap memiliki bobot politik yang besar. Restu SBY tidak hanya akan berimbas pada kemana arah para pimpinan DPC dan DPD akan memberikan hak suaranya, tetapi juga akan berimplikasi pada kelancaran proses Kongres PD tersebut.

Jika kompetisi dijalankan dengan transparan dan instruksi dari figur utama jelas didengar, maka PD bisa menghindari friksi dan potensi konflik politik sebagaimana yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan ini.

Ahmad Khoirul Umam
Penulis adalah Direktur Paramadina Public Policy Institute  




Komentar Pembaca