Kesepakatan Hearing, Komisi I: Februari Akan Ada Mutasi Kembali

Daerah  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 03:31:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Kesepakatan Hearing, Komisi I: Februari Akan Ada Mutasi Kembali

Sekda dan ketua komisi I berjabat tangan sebelum rapat tertutup digelar/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Protes keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong terkait mutasi di lingkungan Pemkab Lebong, berakhir lunak.

Meskipun rapat dengar pendapat dengan eksekutif berlangsung tertutup, namun pihak legislatif memastikan pergeseran pejabat di lingkungan Pemkab Lebong, akan tetap berjalan dalam waktu dekat ini.

Hal itu diungkapkan usai rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar di ruang rapat intern gedung DPRD Lebong, pada Senin (13/1) kemarin.

Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar menegaskan, berdasarkan hasil hearing yang digelar bersama pihak eksekutif, bahwa Pemkab Lebong berjanji akan melakukan mutasi susulan dalam waktu dekat ini.

"Akan ada mutasi kembali, dimana dalam aturan Pilkada bahwa boleh melakukan mutasi ketika mendapatkan persetujuan dari Mendagri," ujar Wilyan usai rapat tertutup tersebut.

Menurutnya, mutasi susulan tersebut bukan tanpa asalan. Mengingat beberapa jabatan strategis eselon II dan III di lingkungan Pemkab Lebong, masih banyak yang kosong.

Misalnya, jabatan eselon II seperti Sekretaris DPRD Lebong, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian, Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong, Kadis Perindagkop-UKM Lebong.

Kemudian, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Kadis Nakertrans, hingga Kepala BKPSDM Lebong mengingat kepala definitif Hosen Basri akan pensiun dalam beberapa bulan kedepan.

"Maka untuk Lebong karena masih banyak yang Plt dan jabatan eselon II, III dan IV yang kosong, maka sekda dan bupati akan mengajukan surat ke menteri. Akan ada mutasi kembali," jelasnya.

Dari hasil kesepakatan hearing tersebut, kata Wilyan, untuk eselon II akan segera dilelang tahun 2019 ini. Jika tidak ada kendala, pelaksanaannya sendiri akan berlangsung awal bulan Februari 2020.

"Khusus eselon II harus mengikuti lelang jabatan. Seperti di sekwan sekarang masih Plt. Mulai bulan dua saya kira sudah lelang jabatan. Tapi tetap, tunggu surat dari menteri," tutupnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Lebong, Mustarani memastikan hal serupa. Dikatakannya untuk pengisian jabatan yang kosong menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang rencananya diajukan bulan ini.

"Kalau seandainya izin (menteri, red) itu ada dan lelang dibolehkan. Otomatis jabatan yang Plt didefinitifkan. Tidak mungkin kita kosongkan tahun ini," singkatnya usai rapat paripurna DPRD Lebong. [tmc]


Komentar Pembaca