Pencopotan Ketua DPD PAN Oleh DPW Diduga Sepihak

Pemerintah Kota Bengkulu  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 03:26:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Pencopotan Ketua DPD PAN Oleh DPW Diduga Sepihak

Rudi Irianto menunjukkan SK DPP tentang pengembalian jabatan Ketua DPD/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Rejang Lebong saat ini masih dijabat oleh Rudi Irianto meski jabatan Plt. Ketua DPD sempat diduduki Fikri Thobari.

Rudi Irianto yang menjabat Ketua DPD PAN Rejang Lebong periode 2015-2020 sempat dinyatakan mundur dari jabatannya, yang kemudian pada September 2019 lalu jabatan Plt. Ketua DPD di isi oleh Fikri Thobari, yang kemudian dalam Musdalub DPD PAN pada 23 September 2019 lalu, Fikri terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD PAN Rejang Lebong.

Pencopotan Rudi Irinato sebagai Ketua DPD PAN Rejang Lebong diduga dilakukan secara sepihak lantaran dalam SK yang menyatakan pencopotan karena pengunduran diri Rudi Irianto dan pengangkatan Plt dikeluarkan oleh DPW PAN Bengkulu yang ditanda tangani Ketua DPW, Helmi Hasan dan Sekretaris DPW Parial.

"Saya sebelumnya mendapatkan SK Plt dari DPW, jadi saya tidak lagi Ketua DPD, surat itu bahkan tidak saya terima langsung dari DPW melainkan melalui Fikri," ujar Rudi kepada RMOLBengkulu, Senin (13/1).

Selain SK penunjukan Plt, saat itu juga menurutnya dirinya menerima surat pengunduran diri atas nama dirinya sendiri, sedangkan dirinya tidak pernah menyatakan mundur dari jabatan Ketua DPD PAN Rejang Lebong.

Bahkan pada saat itu menurut Rudi, tak hanya dirinya yang dicopot sepihak dari jabatan Ketua DPD, melainkan 4 Ketua DPD Kabupaten lainnya juga turut dicopot, yakni Ketua DPD PAN Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Benteng dan Ketua DPD Kabupaten Kepahiang.

Dirinya mengakui dalam perjalanan permasalahan tersebut, dirinya pernah menandatangani surat pengunduran diri dengan beberapa kesepakatan, meski kesepakatan tersebut tidak terpenuhi.
Meski keputusan tersebut dinyatakan tidak sah lantaran hasil putusan Ketua DPW bukan putusan DPP.

"Saya bersama empat Ketua DPD kabupaten lain yang di Plt sepakat untuk mencari keadilan di pusat (DPP, red) dan dalam persidangan diputuskan jika ketua DPD dikembalikan," bebernya.

Terkait dengan Musdalub yang dimenangkan oleh Fikri Thobari yang juga hendak maju dalam Pilbup 2020, menurut dia juga dinyatakan tidak sah lantaran tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) PAN.

"SK DPP tentang pengembalian jabatan Ketua DPD ini diterima DPW per Oktober 2019 lalu, tetapi DPW tidak menyampaikan ke kami, tang kemudian SK itu kita jemput langsung ke DPP. Secara resmi sesuai SK DPP saya tetap Ketua DPD PAN Rejang Lebong," demikian Rudi. [tmc]

Komentar Pembaca