Manajemen RSUD Diobok-obok Dewan

Daerah  SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 20:10:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Manajemen RSUD Diobok-obok Dewan

Hearing yang digelar di DPRD Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, di ruang rapat intern DPRD Lebong, Senin (23/12) siang.

DPRD Lebong mengobok-obok rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah alias BLUD tersebut sebagai tindaklanjut hasil temuan Inspeksi Mendadak (Sidak) belum lama ini.

Rapat dengar pendapat alias hearing itu dipimpin langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka II Popi Ansa, Ketua Komisi I Wilyah Bachtiar, Komisi III Rama Chandra, Wakil Ketua Komisi II Pip Haryono dan 10 anggota DPRD Lebong.

Hadir pula Plt Dirut RSUD Lebong, dr Ari Afriawan beserta jajaran, Inspektur Inspektorat Lebong Jauari Chandra, dan Kabid Pemerintah dan Pemberdayaan Manusia (PPM) Bappeda Lebong, Jusraweni.

Wakil Ketua Komisi II Pip Haryono dalam sambutannya menyatakan, sidak yang dilakukan baru-baru ini adalah sebagai tindaklanjut menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Lebong.

"Banyak sarana dan prasana dalam kondisi memprihatinkan. Pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan banyak dikeluhkan. Pertanyaan kita apakah anggaran selama ini tidak ada," ujarnya, Senin (23/12) siang.

Selain itu, dirinya juga meminta kejelasan biaya pemeliharaan RSUD tahun 2019 ini. Sebab, menurutnya tiap tahun biaya rutin selalu diporsikan tim Banggar DPRD Lebong.

"Saya juga sering mendapat keluhan dari masyarakat, banyak petugas ketika dibutuhkan tidak ada di rumah sakit. Ini patut digaris bawahi, apakah petugas kita selama ini kurang atau manajemennya yang harus dibenahi," bebernya.

Kemudian, Anggota DPRD Lebong, Rinto Putra Cahyo mempertanyakan biaya operasional petugas kesehatan dalam merujuk pasien. Sebab, ia acap kali mendapati keluhan para petugas.

Bahkan ia menegaskan, ingin mengetahui secara detail pengelolaan limbah RSUD selama ini. "Saya minta tutup poin saja, hal seperti ini selama ini tidak jelas," ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintah dan Pemberdayaan Manusia (PPM) Bappeda Lebong, Jusraweni mengungkapkan, biaya rutin itu tetap diporsikan di dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Namun, untuk detailnya hanya OPD itu sendiri yang lebih mengetahui.

"Saya tidak mencari kesalahan, saya hanya ingin meluruskan untuk biaya instalasi listrik itu ada di dalam APBD 2019," kata kabid.

Menanggapi itu, Plt Dirut RSUD Lebong, dr Ari Afriawan angkat bicara. Menurutnya, untuk limbah melibatkan pihak ketiga diangkut keluar RSUD lalu dimusnahkan.

"Untuk limbah medis dimusnahkan jauh dari rumah sakit melibatkan pihak ketiga," jelasnya.

Dia menyatakan, tenaga perawat tidak sebanding dengan jumlah perawat yang bertugas di rumah sakit. Sebab, saat ini RSUD memiliki 30 unit tempat tidur dan 16 tenaga perawat.

"Idealnya selama rawat inap, antara perawat dan pasien harus satu banding dua. Artinya, perlu penambahan sekitar 30 perawat lagi," ucapnya.

Mengenai PAD, lanjut Plt dirut, asumsi di RSUD dalam struktur APBD 2019 sebesar Rp 6 Miliar. Dengan acuan pencapatan Rp 500 juta per bulan.

"Namun, dalam perjalanannya pendapatan hanya terealisasi Rp 220 juta per bulan dari JKN atau kalau pasien umum sehari Rp 1 juta," ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengaku biaya rutin yang diplotkan tiap tahun tersebut meliputi biaya listrik, air, internet, dan biaya operasional. "Tahun 2019 ini memang biaya instalasi listrik tidak ada. Kecuali tahun 2020," demikian Ari. [tmc]



Komentar Pembaca
Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 13:55:07

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 11:44:12

Bunga Kibut Tumbuh Diperkebunan Warga

Bunga Kibut Tumbuh Diperkebunan Warga

MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 , 11:40:00