Anggaran Bawaslu Rejang Lebong Terancam Berkurang

Daerah  RABU, 27 NOVEMBER 2019 , 20:29:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Anggaran Bawaslu Rejang Lebong Terancam Berkurang

R.A Denni /RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Besaran anggaran Pilkada serentak 2020 yang di alokasi untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rejang Lebong dalam APBD 2020 nampaknya tidak akan sama dengan besaran yang disepakati dalam NPHD sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, R.A Denni mengatakan, anggaran untuk Bawaslu yang disahkan berdasarakan kesepakatan TAPD dengan Badan Anggaran DPRD yakni sebesar Rp 5,5 Miliar sesuai dengan angka yang dituangkan dalam KUA PPAS sebelumnya.

"Dalam NPHD sebelumnya untuk Bawaslu sebesar Rp 9,5 miliar, namun permasalahnnya kita dari awal sudah membuat di KUA PPAS Rp 5,5 miliar, namun Dewan sepertinya tidak mau ambil resiko, mereka tetap menginginkan tetap diangka Rp 5,5 miliar, namun kita lihat perjalanannya nanti," kata Denni kepada awak media, Rabu (27/11).

Terkait adanya kemungkinan perubahan besaran anggaran yang diberikan kepada Bawaslu tersebut, pihaknya akan melihat hasilnya nanti, mengingat RAPBD 2020 nantinya akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, sehingga nantinya pihaknya akan memberikan penjelasan besaran anggaran alokasi anggaran tersebut.

Sementara itu, terkait rencana penambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya telah diusulkan oleh KPU Rejang Lebong sebesar Rp 2,69 miliar sendiri menurut dia, pihaknya juga masih akan melihat dalam APBD 2020, dimana dalam KUA PPAS sebelumnya anggaran yang disediakan dalam APBD 2020 sebesar Rp 18,5 miliar.

Selain telah menyiapkan anggaran untuk penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU, Pemkab Rejang Lebong juga telah menyiapkan anggaran lainnya untuk pengamanan jalannya pemilu, yakni anggaran pengamanan di Polres Rejang Lebong sebeaar Rp 7,5 miliar dan Kodim 0409 Rejang Lebong sebesar Rp 1 miliar lebih.

"Kita penting kita mengharapkan proses prlaksanaan Pilkada ini berjalan, aman, tentram, jujur dan adil," harapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso saat dikonfirmasi terkaot besaran anggaran yang kemungkinan berubah mengungkapkan, pihaknya sejauh ini tidak bersikap apapun terkait perubahan anggaran tersebut.

"Tugas Bawaslu itu hanya sebatas NPHD titik, terkait proses selanjutnya itu pihak eksekutif dan legeslatif dan kami sejauh ini tidak bersikap apapun, menunggu keputusan terkait pasal penganggaran," bebernya.

Apapun nantinya nanti menurut dia, pihaknya akan akan berkoodinasi dengan Bawaslu RI, melalui Bawaslu Provinsi, sehingga saat ini pihaknya hanya menunggu apa kebijakan atau keputusan penganggaran nanti.

"Kalau bicara proses penganggaran sudah kita lalui, NPHD itu bukan dana gelondongan, NPHD itu disusun berdasarkan struktur anggaran yang ditetapkan Bawaslu RI dan dalam proses pengusulan itu sudah dibahas bersama TAPD," demikian Dodi. [tmc]

Komentar Pembaca