Sembilan OPD Pemungut PAD Harus Uji Petik

Daerah  SELASA, 19 NOVEMBER 2019 , 07:22:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Sembilan OPD Pemungut PAD Harus Uji Petik

Rudi Hartono/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong belakangan ini menjadi sorotan. Sebab, pendapatan daerah lebih kecil ketimbang belanja daerah Pemkab Lebong.

Imbasnya, Pemkab Lebong kerap mengalami defisit anggaran. Sebagai solusi, Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong melalui Bidang Pendapatan menyarankan agar kedepan dilakukan uji petik alias penelitian dan pemeriksaan terhadap 9 OPD pemungut di daerah itu.

"Uji petik itu penting dilakukan oleh masing-masing OPD pemungut, tujuannya untuk mengidentifikasi atau mengawasi potensi PAD," ujar Kabid Pendapatan BKD Lebong, Rudi Hartono, Senin (18/11).

Dia mengutarakan, kesembilan OPD itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lebong Nomor 237 tahun 2019.

Diantaraya, Dinkes dan RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas PUPR-P, Dinas Parpora, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindagkop UKM, BKD, serta Sekretariat Daerah.

"Setiap OPD harus mempunyai uji petik tersendiri sesuai regulasi yang ada berapa ketetapan PAD yang harus tercapai. Kita siap apabila memang dibutuhkan untuk memfasilitasi uji petik," sambungnya.

Dia menjelaskan, seluruh ketetapan PAD dalam struktur APBD Lebong selama ini mengacu Perda nomor 08 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Realisasi dan target PAD tergantung dari OPD itu sendiri. Sedangkan, kita hanya sebatas berkoordinasi, memfasilitasi dan mendata. Makanya, uji petik itu penting karena minimalkan upaya manipulasi wajib pajak," demikian Rudi. [tmc]



Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:03:00

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 , 09:46:00