Fraksi Perindo Singgung Upaya Pengendalian Kebocoran PAD

Daerah  MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 19:06:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Fraksi Perindo Singgung Upaya Pengendalian Kebocoran PAD

Suasana paripurna DPRD Lebong, kemarin (16/11)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, dan Partai Demokrat menyoroti asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2020.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan dua agenda, yakni Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong terhadap Nota Pengantar Raperda APBD TA 2020 dan Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi, Sabtu (16/11).

Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Lebong itu dipimpin langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka II Popi Ansa, dan Sekda Lebong, Mustarani.

Hadir pula 14 anggota DPRD Lebong, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong.

Fraksi Perindo yang dibacakan Wilyan Bachtiar berharap, pendapatan dalam RAPBD tahun 2020 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi akan masih dinamis. Antara lain, rencana pendapatan sebesar Rp 719 miliar yang terdiri dari PAD Rp 47 miliar, Dana Perimbangan Rp 593 miliar, dan pendapatan lain yang sah Rp 150 miliar.

"Pemkab dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemkab diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran," ucap Wilyan.

Dia menambahkan, upaya lain yang harus dilakukan adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan. "Upaya ini perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sebatas rutinitas dan seremonia," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Fraksi Demokrat yang dibacakan Rinto Putra Cahyo, bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya berdasarkan asumsi dasar baik makro maupun mikro. Permasalahan serta kendala yang terjadi disebabkan oleh kurangnya materi serta observasi di lapangan, sehingga kerap terjadi salah kalkulasi dalam hal anggaran.

"Inilah yang mungkin menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar dapat memperbaiki serta mengembangkan beberapa aspek terkait dalam hal implementasi dan pelaksanaan Raperda ini," ungkap Rinto.

Sementara itu, Fraksi PAN yang dibacakan oleh Ansyori menyampaikan, bahwa melihat pendapatan yang cendrung di bawah estimasi memerlukan upaya yang nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Misalnya, seperti dengan intensipikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pemungutan pajak atau retribusi daerah. Lalu pendataan, penertiban, dan pemanfaatan aset daerah seperti pasar, mes pemda, dan gedung olahraga," tutupnya. [tmc]



Komentar Pembaca