2021 Rencana Pindah Ibukota, Bappenas Masih Tersandung UU

Nusantara  SABTU, 16 NOVEMBER 2019 , 07:00:00 WIB | OLEH: REDAKSI

2021 Rencana Pindah Ibukota, Bappenas Masih Tersandung UU

Rapat sejumlah menteri terkait pindah Ibukota/Ist

RMOLBengkulu. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Soeharso Monoarfa menjelaskan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diselesaikan sebelum pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara.

Sebab, optimisme Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan soal pembangunan Ibukota baru di tahun 2021 nyatanya masih memiliki PR yang belum terselesaikan.

Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama dengan sejumlah kementerian di kantornya, Jumat (15/11).

Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme omnibus law. Bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” ujar Suharso.

Tak hanya itu, ada beberapa isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibukota Negara, daerah otonomi, daerah istimewa, hingga wujud distrik atau pusat pemerintahan.

Nanti fungsi Ibukota itu juga apakah sebagai Ibukota Negara atau pemerintahan, tentu kita menginginkan Ibukota Negara sekaligus Ibukota pemerintahan, sebab kalau hanya Ibukota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah," sambungnya.

Baginya hal itu harus menjadi poin penting untuk didiskusikan secara bersama untuk menyamakan persepsi.

"Ini yang harus menjadi pemikiran kita semua,” tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. [tmc]




Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:03:00

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 , 09:46:00