KUA-PPAS APBD Lebong Tahun 2020 Disepakati Rp 791 Miliar

Daerah  RABU, 13 NOVEMBER 2019 , 14:09:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

KUA-PPAS APBD Lebong Tahun 2020 Disepakati Rp 791 Miliar

Proses penandatanganan saat berlangsung/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020 telah disepakati. Anggaran tersebut disepakati sebesar Rp 791.889.491.371.

Penetapan nota kesepakatan itu terlaksana pada Rapat Paripurna DPRD Lebong yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD setempat, Rabu (13/11) siang.

"Dengan telah ditanda tangani dokumen kesepakatan bersama tersebut, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman kita bersama untuk membahas lebih rinci tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020," ujar Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen.

Sementara itu, Sekda Lebong, Mustarani yang mewakili Bupati Lebong, Rosjonsyah menambahkan, bertolak dari alasan itulah maka KUA PPAS tahun 2020 diarahkan kepada meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.

Lalu, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, mengurangi angka kemiskinan, dan mewujudkan pemerintahan yang good governance.

"Namun demikian, sebesar apapun semangat kita untuk terus membangun dan memajukan daerah yang kita banggakan tidak boleh merusak keseimbangan alamnya," demikian Sekda.

Data terhimpun, struktur diketahui total pendapatan daerah masih lebih kecil jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Sehingga mengalami defisit Rp 4.794.800.521.

Dimana pendapatan daerah hanya Rp 791.889.491.371. Sementara belanja daerah mencapai Rp 796.684.291.892 dengan pos Belanja Tidak Langsung (BTL), dan Belanja Langsung (BL).

Dengan komponen BTL sebesar Rp 406.465.052.191, yakni Belanja Pegawai Rp 243.600.150.291, Belanja Hibah Rp 33.829.555.000 (KPU Rp 20 Miliar, Bawaslu Rp 7 Miliar, Polres Rp 2,2 Miliar, dan Kodim Rp 500 juta).

Selanjutnya, Belanja Bansos Rp 2.500.000.000, Belanja Bantuan Keuangan Rp 125.535.346.900 (DD Rp 80,7 Miliar, ADD Rp 43,8 Miliar, dan Banpol Rp 850 juta), serta Belanja Tidak Terduga Rp 1 Miliar.

Sedangkan, Belanja Langsung mencapai Rp 390.219.239.701, dengan komponen peningkatan infrastruktur bidang Ke PUPR-P sebesar Rp 107,4 Miliar, Bidang Pelayanan Pendidikan Rp 53,3 Miliar, dan Bidang Pelayanan Kesehatan Rp 72,2 Miliar.

Sementara, untuk rincian pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 791,7 Miliar, dengan komponen PAD sebesar Rp 47,5 Miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 593 Miliar (DBH Rp 15,1 Miliar, DAU Rp 423,7 Miliar, Dak Fisik Rp 105 Miliar, dan Dak Nonfisik Rp 49,8 Miliar.

Selanjutnya, PAD yang sah sebesar Rp 150,3 Miliar yang terdiri dari DBH Provinsi Rp 54,3 Miliar, Dana Desa Rp 80,7 Miliar, dan DID Rp 15,1 Miliar. [tmc]

Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:03:00

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 , 09:46:00