Polemik Dana Pilkada, Ali : Hasil Akhirnya Tunggu Pembahasan Di Banggar

Daerah  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 18:42:00 WIB | LAPORAN: RISNA JULIYANA HUTASOIT

Polemik Dana Pilkada, Ali : Hasil Akhirnya Tunggu Pembahasan Di Banggar

Ali Syaftaini/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Polemik dana Pilkada 2020 di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini belum menemui titik terang. Meskipun Bupati berencana mengajak semua pihak duduk bersama, namun nyatanya masalah ini kembali buntu.

Pasalnya, dalam waktu dekat ini anggota DPRD Mukomuko akan mengesahkan anggaran Pilkada sesuai dengan RAPBD Tahun Anggaran 2020 sekalipun sesuai dengan pembahasan pada tingkat Komisi.

Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Ali Syaftaini menegaskan, legislatif selalu terbuka apabila memang bupati berinisiatif mempertemukan kedua belah pihak, yakni antara KPU setempat dan legislatif.

Menurutnya, acuan RAPBD 2020 adalah sesuai dengan jenjangnya bukan NPHD. Misalnya, patokan Banggar DPRD Mukomuko adalah hasil pembahasan legislatif tingkat komisi. Begitu juga dengan pembahasan tingkat komisi berdasarkan usulan OPD itu sendiri.

"Kita akan menerima ajakan duduk bersama. Silaturahmi itu tidak boleh terputus. Tetapi jika kita membahas subtansi Pilkada, ini butuh pembahasan mendalam. Secara kelembagaan kita sudah membuka diri untuk membahas terkait dana Pilkada dengan KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu, tetapi hanya Bawaslu yang hadir dan itupun belum detail," jelas Ali saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/11).

Masih menurut Ali, bahwa NPHD adalah hasil pembahasan antara TAPD, Bawaslu dan KPU, sesuai dengan analisis masing-masing tanpa melibatkan pihak Banggar.

Sedianya, kata Ali, pengesahan RAPBD menjadi APBD 2020 itu kesepakatan antara Banggar, dan TAPD setempat.

"Memang tahapan Pilkada tidak boleh ada yang tertinggal, tetapi kita juga harus menyesuaikan kebutuhan dana Pilkada dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tunggu saja hasil akhirnya setelah pembahasan di banggar," pungkas Ali. [tmc]

Komentar Pembaca