2020, Bupati Dan Wabup Pakai Mobil Baru, Komisi II Hanya Beri Catatan

Daerah  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 16:22:00 WIB | LAPORAN: RISNA JULIYANA HUTASOIT

2020, Bupati Dan Wabup Pakai Mobil Baru, Komisi II Hanya Beri Catatan

Sekda, Marjohan/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan anggaran di APBD 2020 untuk pembelian kendaraan mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati saat ini usulan tersebut sudah di lakukan pembahasan di Komisi dan akan berlanjut dibahas oleh anggota Badan Anggaran DPRD Mukomuko.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Marjohan, membenarkan adanya pengajuan Mobnas untuk operasional Bupati dan Wabup ditahun 2020 mendatang. Kendaraan mobil dinas ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati baik dalam daerah ataupun luar daerah

"Kita tahu persis kondisi kendaraan bapak Bupati dan Wakil Bupati usianya lebih dari 7 tahun, jadi kita anggarkan di tahun 2020 dan saat ini pembahasan sudah di badan anggaran DPRD Mukomuko," kata Marjohan kepada RMOLBengkulu, Selasa (11/11).

Terkait berapa banyak anggaran yang diajukan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Agus Sumarman mengungkapkan usulan anggaran untuk merealisasikan Mobnas kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 2020 ini mencapai Rp 3 Miliar lebih.

"Usulan kendaraan mobil dinas ini sekitar Rp 3 Miliar sampai Rp 3,5 Miliar,dan saat ini sudah masuk pembahasan di Banggar"ungkapnya.

Berbeda dengan Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Antonius Dalle, saat diminta keterangan apakah usulan tersebut disetuji atau tidak. Antonius mengatakan bahwa usulan ini belum diakomodir di Komisi II mengingat anggaran daerah yang sedang Defisit. Sehingga hanya menjadi catatan dan kemudian dilanjutkan di Banggar.

"Usulan anggaran untuk mobnas  Bupati Rp 2,5 Miliar sedangkan Mobnas Wabup sekitar Rp 800 Juta. Usulan ini kita tidak akomodir dan hanya menjadi catatan di Komisi. Karena mengingat anggaran kita kan defisit jadi kita tidak berani mengakomodir didalam belanja modal langsung jadi kita jadikan catatan di Komisi saja. Tapi nanti silahkan kalau kawan-kawan di banggar mampu menutupi bisa dilanjutkan usulan angggran untuk Mobnas ini,"nsingkatnya. [ogi]

Komentar Pembaca