Akhirnya Bawaslu Rejang Lebong Dapat Anggaran

Hijazi : Anggaran Pembangunan Dan Sosial Digeser

Daerah  RABU, 06 NOVEMBER 2019 , 16:59:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Akhirnya Bawaslu Rejang Lebong Dapat Anggaran

Ketua Bawaslu tandatangani NPHD disaksikan unsur FKPD/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rejang Lebong akhirnya mendapat anggaran pelaksanaan Pilkada setelah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam perjanjian tersebut, Pemkab Rejang Lebong menyediakan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar, dimana angka tersebut lebih kecil dibanding usulan Bawaslu sebelumnya, dan lebih besar dari anggaran yang disiapkan Pemkab sebelumnya.

Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi mengatakan, besaran anggaran yang diberikan kepada Bawaslu tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemkab Rejang Lebong pasca difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri.

"Anggaran tersebut bukan kemampuan daerah, kemampuan daerah itukan sesuai dengan indeks, tetapi itu kesepakatan dengan kementrian, itu perintah dan harus kita jalankan," kata Hijazi kepada awak media, Rabu (6/11).

Dipaparkan Hijazi, sebelumnya Pemkab Rejang Lebong menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar yang kemudian dinaikkan menjadi Rp 7 miliar, sedangkan usulan Bawaslu Rejang Lebong sebesar Rp 11,2 miliar, namun setelah dilakukan mediasi yang difasilitasi Kemendagri anggaran yang disepakati sebesar Rp 9,5 miliar.

Dengan anggaran tersebut, menurut dia banyak mengurangi anggaran kepentingan untuk rakyat kecil, pasalnya sejumlah anggaran kegiatan pembangunan, dan sosial akan dilakukan pergeseran.

"Seperti program bedah rumah pasti dikurangi karena untuk menutupi anggaran ini, pasti itu, tidak bisa kita tolak, pergeseran pembangunan, kepentingan sosial banyak yang bergeser," bebernya.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang menyedot anggaran cukup besar, dimana anggaran APBD sementara yang telah tersedot baik untuk Bawaslu maupun KPU sudah mencapai Rp 30 miliar, itupun belum termasuk anggaran dibidang keamanan.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso menyampaikan, kegiatan yang paling menyedot anggaran yakni penyiapan SDM dibidang pengawasan.

"Berdasakan standar kebutuhan standar pengawasan berdasarkan SK Bawaslu RI itu terkait pemindahan dan penyiapan SDM, sehingga banyak kegiatan kita bagaimana menyiapkan SDM baik di Panwascam maupun BKD siap dan paham aturan, jadi disitu biayanya yang cukup signifikan," bebernya.

Selain mendapat anggaran dari Pemkab Rejang Lebong, Bawaslu juga mendapat anggaran dana sharing dari provinsi sebesar Rp. 2,6 miliar, anggaran tersebut khusus untuk honorarium tenaga Adhoc.

Dia menambahkan, meski anggaran yang dianggarkan Pemkab Rejang Lebong tidak sesuai dengan yang diusulkan, namun tidak ada kegiatan yang dihilangkan atau dihapuskan, melainkan hanya pengurangan volume beberapa kegiatan. [tmc]

Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:03:00

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 , 09:46:00