Seminar Eksaminasi UU Pemilu Dan UU Pilkada

Daerah  RABU, 06 NOVEMBER 2019 , 16:39:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

Seminar Eksaminasi UU Pemilu Dan UU Pilkada

Foto bersama/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar Seminar Eksaminasi Undang-undang (UU) Pemilu, dan UU Pilkada Se-Kabupaten Benteng.

Seminar yang bertemakan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" tersebut digelar di Aula Riung Gunung Benteng, Rabu (6/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, Bawaslu Bengkulu, Bawaslu Benteng, Kabag Pemerintahan, Ketua BMA serta undangan lainnya.

Ketua Bawaslu Benteng, Asmara Wijaya mengatakan, kegiatan tersebut adalah untuk menarik aspirasi informasi dari masyarakat Kabupaten Benteng.

"Akan kita mulai dari bawah isu-isu ataupun informasi dari bawah ini akan menjadi suatu bahan pertimbangan dari bawaslu RI untuk mengambil suatu kebijakan pada Pilkada maupun pemilu 2020 mendatang," kata Asmara kepada awak media.

Dijelaskan Asmara ada dua regulasi yang mengatur Bawaslu seperti di UU 7 2017 tentang pemilu dan UU 10 2016 tentang Pilkada.

"Dalam UU 7 2017 Bawaslu memiliki waktu 14 hari menentukan perkara tersebut. Sementara di UU 10 2016 mereka hanya memiliki waktu lima hari," jelasnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengungkapkan terkait pidana pemilu salah satunya politik uang pihaknya akan memberantas itu karena menurutnya itu adalah tugas bersama sebagai bagian dari masyarakat.

"Bawaslu akan melakukan patroli anti politik uang menjelang Hari H, dan juga gerakan-gerakan untuk tetap menolak politik uang, Karena politik uang itu merusak ide-ide demokrasi yang sudah kita bangun melalui proses pemilihan," katanya.

Pengalaman dari pemilu 2019 proses penegakannya, anggota bawaslu lebih profesional dan telah diberi pengetahuan yang lebih dari pada sebelumnya kami percaya bahwa proses penegakan politik uang akan lebih baik pada Pesta Demokrasi 2020 mendatang.

"Saya rasa adalah sebagian dari bagian dari masyarakat adalah tugas negara kita untuk menyampaikan apabila ada hal tersebut terjadi dilingkungan kita sehingga politik uang itu tidak terjadi kembali," imbuhnya. [tmc]

Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:03:00

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

Anies Baswedan Bersama Pemuda Muhammadiyah

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 , 09:46:00