Naik, Ini Besaran Honor PPK-PPS-KPPS Di Pilkada 2020

Politik  MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 18:53:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Naik, Ini Besaran Honor PPK-PPS-KPPS Di Pilkada 2020

Effan Lavendes/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kabar gembira bagi anda yang berminat menjadi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ad hoc. Yang dimaksud adalah Panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan besaran honor penyelenggara ad hoc pada Pilkada Serentak 2020 berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor: S-735/MK.02/2018 tertanggal 7 Oktober 2019.

Itupun sebagaitindaklanjut usulan surat KPU RI dengan nomor: 1017/KU.03.2-SD/01/SJ/IA/019 tentang Penyampaian Kembali Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan Tahun 2020.

Dimana dalam keterangannya, honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua yang sebelumnya Rp 1,85 juta naik menjadi Rp 2,2 juta. Sedangkan untuk anggota dari Rp 1,6 juta menjadi Rp 1,9 juta, sekretaris dari Rp 1,3 juta menjadi  Rp 1,55 juta, dan staf Rp 1 juta.

Kemudian, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari sebelumnya Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1.2 juta. Sedangkan anggota dari Rp 850 ribu menjadi Rp 1,15 juta.

"Ketetapan besaran honor PPK, dan PPS itu berdasarkan Surat KPU Lebong melalui surat nomor: 231/PP.01.3-SD/1707/KPU-Kab/XI/2019 tertanggal 1 November 2019," ujar Effan.

Sementara itu, untuk besaran honor Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) langsung dibiayai melalui dana sharing KPU Provinsi Bengkulu.

Dalam informasi yang diterima, besaran honor Ketua KPPS, yang selama ini Rp 550 ribu naik menjadi Rp 900 ribu, anggota KPPS dari Rp 500 ribu menjadi Rp 850 ribu.

Begitu juga PPDB dari Rp 800 ribu menjadi Rp 1 juta, serta untuk petugas pengamanan tempat pemungutan suara (Pam TPS), dari Rp 400 ribu naik menjadi Rp 650 ribu.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Lebong, Effan Lavendes mengatakan, kenaikan honor masing-masing penyelenggara itu bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Mulai dari 19 persen hingga ada yang 70 persen.

"Kalo honor KPPS dan PPDB itu dibiayai provinsi. Yang jelas, dengan naiknya honor penyelenggara ad hoc diharapkan dapat meningkatkan integritas, dan kinerja penyelenggara adhoc," demikian Effan. [tmc]






Komentar Pembaca
Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00