Ahli Fungsi Lahan, DKP Sebut Dirampas Oleh Bangunan Fisik

Daerah  RABU, 30 OKTOBER 2019 , 07:47:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Ahli Fungsi Lahan, DKP Sebut Dirampas Oleh Bangunan Fisik

Tina Herlina (kiri)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) didesak berfokus mengatasi persoalan alih fungsi lahan demi mencapai ketahanan pangan. Sebab, saat ini luas lahan pertanian dianggap menurun akibat pembangunan yang tak terkait produksi pangan.

Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kabupaten Lebong terkait permasalahan pertanian di Kabupaten Lebong di ruang rapat intern DPRD Lebong, Senin (28/10) lalu.

"Ditambah lagi alih fungsi lahan dalam 10 tahun terakhir lebih dari 50 hektare yang mengutamakan menjadi area perkantoran maupun pemukiman," ujar Ketua Perhimpunan Pemuda Muda Rejang (PPMR) Kabupaten Lebong, Nurkholis Sastro.

Menanggapi hal itu, Kadis Ketahanan Pangan Lebong, Tina Herlina mengaku, alih fungsi lahan banyak penyebab. Tapi, tidak pungkirinya satu diantaranya lantaran desa atau opd teknis yang terlalu fokus pada pembangunan fisik.

"Kita meyakini ini mungkin efek dari perampasan pembangunan fisik baik JUT atau sebagainya," kata dia.

Namun demikian, ia menegaskan, jumlah ketersediaan Kalori di Kabupaten Lebong pada tahun 2017 sebesar 3.447 kalori per kap per hari.

Sedangkan, bila dibandingkan dengan angka kecucupan rata-rata pada tingkat ketersediaan energi bagi masyatakat di Indonesia sebanyak 2.400 kalori per kap per hari.

"Presentase tingkat ketersediaan energi Kabupaten Lebong sebesar 143,63 persen (suprlus atau diatas AKG atau lahan pangan," tandasnya. [tmc]


                   


Komentar Pembaca
PDIP Datangi Dewas KPK

PDIP Datangi Dewas KPK

JUM'AT, 17 JANUARI 2020 , 00:48:00