APBD Jeplok, PKK Malah Dimanja Kendis Baru

Daerah  SELASA, 22 OKTOBER 2019 , 21:00:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

APBD Jeplok, PKK Malah Dimanja Kendis Baru

Kendis jenis Hilux tiba di Lebong, Selasa (22/10)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam keadaan tidak stabil alias jeplok.

Kabar defisit anggaran yang melanda APBD Lebong tahun anggaran berjalan, nyatanya tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas belanja Pemkab Lebong menjelang akhir tahun 2019 ini.

Menyusul, pengadaan kendaraan dinas (kendis) bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebong. Bahkan kendis jenis hilux warna merah BD 9165 H yang diperuntukan sebagai operasional organisasi TP PKK.

Tidak tanggung-tanggung berdasarkan data yang dihimpun dari laman sirup LKPP, besaran pengadaan kendis tersebut senilai Rp 650 juta yang bersumber dari APBD Perubahan Lebong TA 2019.

Saat dikonfirmasi Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lebong, Kosasih Effendi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pengadaan kendis itu diperuntukkan bagi operasional organisasi TP PKK Lebong.

"Benar di APBD Perubahan dianggarkan. Itu untuk operasional PKK," ujar Kosasih, Selasa (22/10).

Baca juga: Wawan: Jangan Asal Bangun

Tak hanya kendis bagi PKK, melalui APBD Perubahan ini juga Pemkab Lebong juga mengadakan Kendis jenis Pajero bagi operasional Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani.

Bahkan, nilai kegiatan untuk kendis itu mencapai Rp 850 juta yang bersumber dari APBD Perubahan Lebong TA 2019.

Menanggapi itu, salah satu tokoh pemuda asal Kabupaten Lebong, Rozy Antoni angkat bicara. Menurutnya, pembelian kendis baru tersebut tidak terlalu penting. Mengingat saat ini Lebong banyak memiliki aset bergerak seperti kendis.

"Ini yang kita sesali selama ini. Prioritas anggaran tidak seperti yang kita harapkan. Kalaupun Lebong kekurangan kendis, kenapa kendis sebelumnya dilelang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengaku defisit anggaran yang digemborkan belakangan ini bukan jadi persoalan serius. "Artinya, APBD Lebong itu bukan defisit, akan tetapi didefisitkan," tegas dia.

Lebih jauh, ia mempertanyakan peran DPRD Lebong sebagai wakil rakyat dalam menggunakan perannya selaku pengawas. Terutama dalam prioritas anggaran bagi kepentingan masyarakat Lebong.

"Kita minta dewan menggunakan fungsi pengawasannya. Karena pada tahun 2020 hal seperti ini tidak boleh kembali terjadi. Harus bisa dievaluasi mana yang lebih urgent bagi kepentingan masyarakat," demikian Toni. [tmc]




Komentar Pembaca
Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Ini Kandidat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ini Kandidat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 18:45:00