Sanksi Pemecatan Menanti 7 Oknum ASN Rejang Lebong

Daerah  SELASA, 22 OKTOBER 2019 , 17:23:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Sanksi Pemecatan Menanti 7 Oknum ASN Rejang Lebong

M. Andhy Afrianto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Sanksi tegas berupa pemecatan tengah menanti 7 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rejang Lebong yang divonis bersalah oleh Majelis Hakim beberapa waktu lalu atas kasus korupsi pengadaan komputer lab bahasa Dinas Pendidikan tahun 2010 lalu.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong, M. Andhi Afrianto mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu putusan dari pihak Pengadilan yang menyatakan bahwa status hukum ke 7 oknum ASN tersebut telah memiliki hukum tetap.

"Kami masih menunggu, jika sudah ada putusannya yang disampaikan ke kami akan langsung kita tindaklanjuti," kata Andhi kepada RMOLBengkulu.

Dia mejelaskan, sesuai aturan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), bagi ASN yang terlibat kasus korupsi dan telah memiliki hukum tetap atau incrah bisa diberhentikan secara tidak hormat.

Kebijakan kepala daerah setempat menurut dia juga tidak dapat membantu ke 7 ASN dari sanksi pemecatan meski hal itu tidak mungkin dilakukan, kecuali jika mereka melakukan banding dan diterima.

"Untuk kebijakan kepala daerah saya rasa tidak, kecuali kalau mereka banding," imbuhnya.

Selain tujuh oknum ASN yang terancam dipecat karena terjerat kasus korupsi, terdapat dua oknum ASN lainnya yang baru-baru ini terlibat kasus narkoba, dia menambahkan untuk kedua oknum ASN tersebut pihaknya juga masih menunggu proses hukum yang tengah dijalani kedua oknum ASN tersebut.

Terkait dengan satu Oknum ASN yang menjalani masa rehabilitasi narkoba sendiri, menurut dia sanksi disiplin juga pasti akan dilaksanakan, hanya saja Pemkab Rejang Lebong akan melihat sejauh mana aturan dan pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN tersebut. [ogi]

Komentar Pembaca
PDIP Datangi Dewas KPK

PDIP Datangi Dewas KPK

JUM'AT, 17 JANUARI 2020 , 00:48:00