Anggaran Pilkada Rejang Lebong Rp. 18,5 Miliar

Anggaran Jauh Dari Usulan Sebelumnya

Daerah  SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 16:55:00 WIB | LAPORAN: RIZKI MARDANI

Anggaran Pilkada Rejang Lebong Rp. 18,5 Miliar

Penadantanganan NPHD antara KPU dan Pemkab Rejang Lebong/RMOL Bengkulu

RMOLBengkulu. Sempat molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rejang Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020 mendatang.
Berdasarkan penandatangan NPHD tersebut diketahui, anggaran Pilkada yang diakomodir oleh Pemkab Rejang Lebong hanya sebesar Rp. 18,5 miliar angka itu jauh dari usulan KPU sebelumnya yang mencapai Rp. 30,6 miliar.

Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi dalam rapat penandatangan NPHD mengatakan, anggaran Pilkada yang disediakan tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemkab Rejang Lebong dengan KPU, dimana anggaran yang disediakan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Rejang Lebong saat ini mengalami defisit anggaran, sehingga dengan keterbatasan anggaran sehingga anggaran yang kita sediakan untuk Pilkada 2020 hanya sebesar Rp. 18,5 miliar," kata Hijazi dalam forum rapat, senin (14/10).

Anggaran yang disediakan tersebut menurut dia, semuanya murni untuk kegiatan KPU,  dimana untuk anggaran lembaga lain seperti Bawaslu maupun anggaran keamanan dianggarkan terpisah.

Dia memperkirakan total anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang nantinya mencapai Rp. 45 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Rejang Lebong, Restu Wibowo mengatakan, anggaran yang disediakan Pemkab Rejang Lebong tersebut cukup untuk menggelar pesta demokrasi didaerah itu, dimana berdasarkan rasionalisasi pihaknya ada anggaran yang sebelumnya diajukan sebelumnya berupa usulan kenaikan honorarium tenaga Adhoc tidak disetujui Kementrian Keuangan.

"Usulan sebelumnya sebesar Rp. 30 miliar kamarin melonjaknya terkait adanya usulan KPU RI ke Kemenkeu untuk menaikkan honor Adhoc, namun kemudian tidak diakomodir, setelah dialkukan rasionalisasi kembali sehingga muncul angka Rp. 18,5 miliar, dimana Rp. 150 juta dicairkan pada 2019 ini" kata Restu usai penandatanganan NPHD.

Meski anggaran tersebut cukup untuk pelaksanaan Pilkada, namun ada beberapa poin yang tidak diamasukkan dalam angaggran dan telah disampaikan ke Pemkab Rejang Lebong, yakni terkait anggaran operasional kendaraan dan gudang logistik KPU. [ogi]

Komentar Pembaca