Waspada Pinjaman Online Ilegal , OJK Sebut Ada 140 Bisnis Pinjaman Ilegal

Pendidikan  MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 14:33:00 WIB

Waspada Pinjaman Online Ilegal , OJK Sebut Ada 140 Bisnis Pinjaman Ilegal
PERKEMBANGAN Financial Technology (fintech) yang semakin pesat  saat ini sangat berpengaruh  dalam kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah bisnis pinjaman online

Selain itu, banyaknya pratiknya di Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga telah dicatat dalam bisnis dan mengalami peningkatan dalam peminjamannya, yang dibuktikan dengan mencapainya hingga  9.743.679 rekening per Juni 2019 berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada sebanyak 140

Pinjaman online sama seperti bisnis pinjaman pada umumnya yaitu sebuah bisnis yang memberikan pinjaman berupa uang ke pada debiturnya. Namun pada pinjaman online dapat melakukan pinjaman uang secara langsung atau secara online dan dapat dicairkan saat itu juga.

Lalu, Pinjaman online ini ditawarkan baik melalui media online, disebarkan melalui sms, maupun melalui aplikasi yang dapat diunduh terlebih dahulu. Pinjaman online ini tentunya sangat membantu mereka yang membutuhkan dana dengan segera tanpa proses yang panjang. Nyatanya, praktik jasa pinjaman online ini masih belum bisa sepenuhnya ditangani oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan banyaknya jasa pinjaman online ilegal atau yang belum terdaftar di OJK.

Mereka yang belum terdaftar ini biasanya memiliki ketidakjelasan dan cenderung menyamarkan identitas mereka hingga ke alamatnya, hal ini melanggar hukum bisnis bahwa salah satu persyaratan berdirinya suatu lembaga bisnis dengan adanya kejelasan pendirian, pembuatan surat keterangan domisili perusahaan, dan pembuatan surat ijin usaha.

Pada jasa pinjaman online ilegal inilah yang sering memakan korban, dimana pinjaman online tersebut menetapkan bunga yang sangat tinggi dan bisa dikatakan tidak terbatas dan terkadang uang yang dipinjamkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, hal inilah yang sering terjadi terhadap mereka yang dengan terburu-buru melakukan peminjaman. Misalnya seorang debitur sedang membutuhkan uang dan menemukan sebuah iklan peminjaman online dan dengan sesegera mungkin melakukan peminjaman, awalnya ia ingin meminjam uang sebesar Rp. 1 Juta namun dana yang diterima hanya sebesar Rp. 700 Ribu dengan jangka waktu tujuh hari dan harus dikembalikan sebesar Rp. 1,2 Juta, dengan segala ketentuan yang diatur sepihak oleh pinjaman online ilegal.

Diketahui juga bahwa ketika sudah membayar hutangnya debitur ini dihubungi oleh beberapa pinjaman online dengan menyebutkan bahwa debitur tersebut telah melakukan pinjaman terhadap mereka dan terus memeras dengan mengatakan bahwa ia telah meminjam di aplikasi mereka.
Dalam kasus ini diketahui pula bahwa pinjaman online ilegal ini cenderung memaksa debiturnya dengan menggunakan data pribadi debiturnya, hal ini jelas melanggar aturan hukum.

 Aturan yang sudah tertuang dalam bentuk peraturan menteri (permen) no 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), diaturan itu dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
Debitur yang menyadari telah melakukan pinjaman terhadap pinjaman online ilegal itu sendiri tidak mampu untuk membatalkan kesepakatan karena bisa terjerat dalam pelanggaran hukum ataupun pelanggaran kontrak.

Pada dasarnya bisnis pinjaman online ini merupakan suatu kemajuan dalam perekonomian Indonesia, OJK sendiri telah menetapkan beberapa aturan yang terkait dengan Fintech, yaitu: POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018  mengenai inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan
Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Mengenai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Sama halnya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial yang berlaku pada 1 januari 2018. Namun aturan-aturan tersebut masih belum cukup dalam mengatasi penipuan-penipuan dalam pinjaman online illegal dimana hal ini dapat menjadi sebuah kegagalan dalam perkembangan Fintech Indonesia jika tidak segera diatasi.

Artikel ini ditulis oleh Abraham Aziz, Yulia Sangkutri, Yuli Mulyani.

Mahasiswa Universitas Bengkulu

Komentar Pembaca
Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00