Penetapan 10.361 Ha Hutan Adat MHA Rejang Dipercepat

Daerah  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 16:51:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Penetapan 10.361 Ha Hutan Adat MHA Rejang Dipercepat

Rapat konsolidasi kawasan hutan adat MHA Rejang/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Usulan penetapan 10.361 Hektare (Ha) kawasan Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang di Kabupaten Lebong dipercepat. Menyusul, Akar Foundation menggelar konsolidasi para pihak yang digelar di Aula Pemda, Rabu (9/10).

Seperti yang diungkapkan, Kadis Lingkungan Hidup Lebong, Zamhari Bahrun, bahwa ada 10.361 Ha wilayah Hutan Adat MHA Rejang yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehunanan di Jakarta.

"Hingga saat ini sudah ada 12 kutai yang diinisiasi dan sudah ditetapkan. Sebagaimana keputusan bupati dan tindaklanjut Perda nomor 4 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang di Kabupaten Lebong," ujarnya, Rabu (9/10).

Dia mengatakan, pasca ditetapkannya peta indiatif hutan adat fase satu oleh Menteri LHK. Dengan demikian proses selanjutnya perlu dilakukan verifikasi teknis Hutan Adat 12 kutai.

Itupun sebagaimana hasil pertemuan koordinasi hutan adat se-Sumatera pada tanggal 18-20 September lalu di Batam Kepulauan Riau, terdapat 6 peta usulan Hutan Adat Kabupaten Lebong yang harus diverifikasi oleh tim KLHK.

"Oleh sebab itu, konsolidasi kali ini diharapkan untuk menyamakan presepsi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat hukum adat dalam merevisi dan verifikasi terhadap 6 peta tersebut," tandasnya.

Kemudian, Direktur Akar Foundation Bengkulu, Erwin Basrin menambahkan, usulan ini akan dimasukan dalam rencana revisi peraturan daerah (perda) nomor 14 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong 2012-2032.

"Harapan kita peta hutan adat ini juga dimasukan ke dalam rencana revisi RTRW 2012-2032," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto (REP) menyampaikan, bahwa saat ini regulasi sudah ditetapkan pihaknya melalui Perda Inisiatif DPRD Lebong.

Terkait revisi dan verifikasi Hutan Adat seperti yang diminta pemerintah pusat, ia menyerahkan sepenuhnya kepada 12 kutai yang telah ditetapkan.

"Saat ini rumah kita sudah ada. Saya sarankan lebih baik verifikasi dan revisi itu diserahkan langsung ke kutai karena yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya," ujar Teguh.

Selanjutnya, Kasi Wilayah III TNKS, Zainudin menyampaikan, skema kawasan konservasi itu sudah ada. Oleh sebab itu, ia meminta dukungan kutai, dan masyarakat untuk memberikan data akurat sebelum dilakukan verifikasi dan revisi oleh Menteri LHK.

"Jangan sampai ada dua SK. Makanya, ini penting untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan kedepannya," singkat Zainudin.

Pantauan di lokasi, bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Direktur Eksekutif Akar Foundation, Erwin Basrin, Kadis DLH Lebong, Zamhari Bahrun, Waka I DPRD Lebong, Teguh REP, dan Kasi Wilayah III TNKS, Zainudin. [tmc]



Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40