Ini Minimum Syarat Calon Perseorangan Pilbup Kaur

Daerah  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 19:50:00 WIB | OLEH: REDAKSI

Ini Minimum Syarat Calon Perseorangan Pilbup Kaur

Irpanadi/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019, bahwa dijadwalkan penetapan minimum syarat calon perseorangan peserta pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati serentak 2020 pada 26 Oktober mendatang ini.

Ketua KPU Kaur Mexxy Rismanto melalui Divisi Teknis, Irpanadi mengatakan, bahwa dalam proses penetapan syarat minimum akan ditetapkan dari 10 persen dari jumlah rekapitulasi daftar pemilih pada pemilu  lalu. Berdasarkan jumlah pemilih pada pemilu 17 April lalu di Pileg untuk di Kabupaten Kaur mencapai 91.669 pemilih.  Sehingga diperkirakan jumlah minimum nantinya diambil 10 persen mencapai sekitar 9,2 ribu dukungan. Penyerahan syarat dukungan dilakukan pada 11 Desember mendatang. Sedangkan untuk calon jalur parpol pada 16 Juni mendaftarannya. Kemudian penetapan pasangan calon dilakukan 8 Juli.

"Dukungan wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Setiap dukungan wajib melampirkan surat pernyataan dari pemilik KTP. Satu KTP hanya berlaku untuk satu dukungan Paslon. Kita pastikan sesuai tahapan nanti sudah ditetapkan dan diumumkan agar diketaui bagi masyarakat yang ingin maju dalam Pilbup Kaur melalui jalur perseorangan atau independen. Jadi kalau mau aman tidak ada kekurangan dapat mempersiapkan minimal 9,2 ribu dukungan KTP,," kata Irpanadi Selasa (8/10).

Menurut Irpan, dalam penyampaian dukungan nantinya juga paslon sudah menyanpaikan semua dukungan minimum secara lengkap. Kemudian dukungan akan dilakukan verifikasi dan divaktualkan. Sehingga benar benar akan diteliti kelengkapan administrasi dukungannya.

"Sebaran dukungan itu juga sesuai dengan ketentuanya wajib minimal tersebar di 50 persen dari jumlah kecamatan. Jika nantinya ada yang dukungan lebih dari satu paslon atau tidak ada surat pernyataan dari pemilik KTP maka dianggap tidak masuk dukungan," terangnya.

Irpan menambahkan, pihaknya berharap proses tahapan bisa berjalan dengan baik didukung dengan ketersediaan anggaran. Saat ini pihaknya berharap Pemda segera menetapkan besaran anggaran Pilkada yang akan dilaksanakan 23 September 2020 mendatang. Karena usulan kebutuhan dari KPU sudah disampaikan sesuai regulasi dan peruntukanya.

"Sekarang ini kita berharap bulan ini (Oktober,red) sebelum penetapan syarat dukungan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah diteken. Mengingat waktu sudah semakin dekat dengan tahapan Pilkada. Dan kabarnya sesuai intruksi dari Kemendagri bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada tetapi belum teken NPHD paling lambat 14 Oktober ini. Sehingga proses pelaksanaan Pilkada di Kaur sesuai harapan masyarakat,," demikian Irpanadi. [ogi]


                   


Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40