Usulan Dana Pilkada Nambah

Daerah  SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 10:48:00 WIB | OLEH: REDAKSI

Usulan Dana Pilkada Nambah

Foto : Net

RMOLBengkulu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur akhirnya menyampaikan usulan anggaran pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati serentak 2020. Namun besaranya mengalami penambahan dari rencana awal Rp 30,4 miliar menjadi Rp 36,2 miliar. Kenaikan usulan tersebut bertepatan dengan akan adanya potensi kenaikan gaji atau honorarium panitia penyelenggara adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Selain itu juga adanya pengadaan kotak dan bilik suara serta surat suara.

Ketua KPU Kaur, Mexxy Rismanto melalui Divisi Teknis Irpanadi mengatakan, bahwa usulan akan disampaikan ke eksekutiv dalam hal ini pemerintah daerah hari ini (Selasa 17/9). Usulan itu sudah melalui proses pembahasan dengan mempedomani regulasi yang ada. Baik PKPU, Undang Undang serta Permendagri 54 tahun 2019.

"Kita berharap pemerintah daerah dapat menganggarkan kebutuhan dana Pilkada yang kita usulkan. Karena walaupun pilkada serentak dengan Pulgub namun anggaran yang ditanggung APBD Provinsi diantaranya untuk honorarium KPPS, serta biaya pembuatan TPS. Di Kaur ada 75 PPK tersebar di 15 kecamatan dan 585 PPS yang tersebar di 192 desa dan 3 kelurahan. Kemudian dengan jumlah TPs 265 yang diantaranya 55 TPS sulit yang ada di 4 kecamatan," ujar Irpanadi, Selasa (17/9).

Imbuh Irpanadi, bahwa tahapan penandantangan Naskah Perjanjian.Hibah Daerah sesuai tahapan 1 Oktober paling lambat. Mengingat tahapan sudah akan.dimulai. Bahkan dalam waktu dekat pada 26 Oktober juga akan dilakukan penetapan syarat dukungan calon perseorangan.  

"Untuk dana Pilkada kali ini memang jauh lebih besar dari Pilkada 2015 lalu. Sebab dulu kotak dan bilik masih menggunakan yang lama. Kemudian honorarium PPK dan PPS belum naik. Namun kepastian kenaikan honor PPK dan PPS masih diajukan ke Menkeu. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 1942 tentang kebijakan standar petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang dan jasa dan honorarium pemilu 2020," jelas Irpanadi yang merupakan mantan wartawan ini.

Ditambahkannya, proses pembahasan nantinya akan diserahkan ke tim anggaran pemerintah daerah dengan legeslatif. Untuk suksesnya pilkada nantinya sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran. Sehingga usulan itu sudah benar benar sesuai dengan standar dan regulasi serta tahapan maupun kegiatan.

"Kita berharap dukungan DPRD juga untuk dapat membahasnya dengan cepat. Sehingga proses pelaksanaan tahapan pilkada bisa berjalan sesuai harapan. Asumsi untuk pasangan calon nantinya ada 5 pasangan. 4 pasangan calon jalur parpol.dan 1 pasangan jalur perseorangan atau independen. Untuk tahapan pendaftaran calon dibuka pada 16 sampai 18 Juni dan penetapan pada 8 Juli mendatang," pungkas Irpanadi. [ogi]

Komentar Pembaca